Surabaya - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini tidak terlepas dari manajemen data yang baik dan mudah diakses.
Jumat, 17 November 2023
Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik di bidang kekayaan intelektual berkelas dunia. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengujian tahap II sertifikasi ISO 9001:2015.
Jumat, 17 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ingin berkontribusi dalam jaringan penegakan hukum kekayaan intelektual internasional. Oleh sebab itu, perwakilan DJKI hadir di Seventh Meeting Of the IP Crime Networks (IPCEN VII) yang diselenggarakan di Bangkok, pada 14-16 November 2023.
Kamis, 16 November 2023
Jakarta - Adopsi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Layanan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bukti komitmen kuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui berbagai program unggulan.
Kamis, 16 November 2023
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar focus group discussion (FGD) persiapan pembentukan gugus transformasi indikasi geografis di Hotel Le Meridien Jakarta pada Rabu, 15 November 2023.
Rabu, 15 November 2023
Jakarta - Ajeng Yesie Triewanty dari Kantor Roosdiono & Partners selaku kuasa dari pemohon banding Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd., mengajukan permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari paten nomor IDP000081269 dengan judul Metode Dan Peranti Untuk Penerimaan Diskontinu.
Selasa, 14 November 2023
Indonesia disoroti karena stigma tentang Pasar Mangga Dua yang dinilai masih banyak memperjualbelikan barang-barang yang melanggar kekayaan intelektual (KI). Oleh sebab itu, Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hal tersebut.
Selasa, 14 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan permohonan paten dalam negeri, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran dengan Perguruan Tinggi/Penelitian dan Pengembangan (Litbang)/Pelaku Usaha di daerah pada hari Senin 13 s.d 15 November 2023 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
Senin, 13 November 2023
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar Training of Trainers (ToT) pada 13 November 2023, di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta.
Senin, 13 November 2023
Kekayaan Intelektual (KI) memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya keberadaan Konsultan KI hadir untuk membantu dalam proses mengajukan pendaftaran atau pencatatan di bidang KI baik skala nasional maupun internasional. Setiap jenis KI memiliki karakteristik yang berbeda sehingga seorang Konsultan KI dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis yang baik terhadap seluruh jenis KI.
Senin, 13 November 2023
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah menjajaki tawaran kerja sama dengan Europe Patent Office (EPO) terkait Validation Agreement untuk pengajuan permohonan paten luar negeri.
Kamis, 9 November 2023
Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan permohonan banding terhadap keputusan pemberian atas paten dengan judul “Komposisi yang Dapat Terdispersi” yang diajukan oleh Janssen Pharmaceutica melalui kuasa hukum dari Indonesia Untuk Keadilan Global, Ranggalawe Suryasaladin.
Kamis, 9 November 2023
Sudah puluhan tahun lamanya Association Southeast Asian Nation (ASEAN) membentuk working group yang membahas mengenai kekayaan intelektual (KI). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem KI di negara ASEAN, salah satunya Indonesia.
Kamis, 9 November 2023
Bogor - Bagai bilah bermata dua, perkembangan era digital dengan berbagai kelebihannya tidak hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan melanggar hukum.
Rabu, 8 November 2023
Dalam memajukan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia tentunya tidak dapat hanya dilakukan secara mandiri. Diperlukan dukungan serta kerja sama dengan organisasi internasional maupun Kantor KI negara lain. Sebagai salah satu bentuk nyata dukungan dimaksud adalah melalui pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Rabu, 8 November 2023