#Merek
Dari Yogyakarta, DJKI Kuatkan Merek Kolektif untuk Berdayakan UMKM Perempuan di ASEAN
Yogyakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui inisiatif merek kolektif. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam pembukaan Regional Workshop of the ASEAN-Hong Kong, China Collective Mark Initiative yang berlangsung di Novotel Suites Malioboro, Yogyakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Rabu, 28 Oktober 2026
Menteri Hukum Minta DJKI Tindaklanjuti Aduan Pemilik Merek Bandeng Juwana Elrina
Semarang - Kementerian Hukum melalui program PASTI Ada Solusi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penjelasan langsung terkait persoalan pelayanan hukum, termasuk kekayaan intelektual (KI). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padma Semarang pada Jumat (23/10) ini dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 23 Oktober 2026
DJKI Tindak Lanjuti Putusan MA atas Sengketa Merek Kutus-Kutus
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus. Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tersebut mempertahankan putusan pembatalan tiga pendaftaran merek atas nama Fazlie Hasniel Sugiharto yang menjadi objek sengketa.
Jumat, 23 Oktober 2026
DJKI Sosialisasikan Aplikasi SIMAKO untuk Perkuat Pendampingan Pendaftaran Merek Kolektif
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Kolektif serta Pemanfaatan Aplikasi SIMAKO pada Selasa, 13 Oktober 2026, secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pendampingan pendaftaran merek kolektif agar lebih terstruktur, terstandar, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung optimalisasi kapasitas pendanaan DJKI melalui peningkatan izin penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selasa, 13 Oktober 2026
DJKI Kawal Pengembangan Kebijakan Merek Internasional di Jenewa
Jenewa – Perkembangan kebijakan pendaftaran merek internasional menjadi salah satu hal yang perlu diikuti Indonesia untuk mendukung layanan merek yang relevan dengan kebutuhan pemohon. Hal ini menjadi konteks partisipasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dalam The Twenty-Fourth Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 5–9 Oktober 2026.
Jumat, 9 Oktober 2026
Royalti Bukan Pajak, DJKI Edukasi Pelaku Udaha tentang Kewajiban Penggunaan Lagu dan Musik
Bandung - Memutar lagu di kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, maupun ruang usaha lainnya bukan sekadar menghadirkan hiburan bagi pelanggan. Ketika lagu dan musik digunakan untuk kepentingan komersial, terdapat hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait yang perlu dihormati. Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sosialisasi Kepatuhan Hukum Hak Cipta berupa Lagu dan Musik bagi Pelaku Usaha di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10).
Kamis, 1 Oktober 2026
DJKI Ajak Pelaku Usaha Hargai Karya Musik: Lagu yang Diputar di Ruang Komersial Ada Hak Penciptanya
Bandung - Musik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman pelanggan di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan hingga berbagai ruang usaha lainnya. Namun, di balik lagu yang terdengar dan dinikmati publik, terdapat hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait yang perlu dihormati. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Hukum Hak Cipta berupa Lagu dan Musik bagi Pelaku Usaha yang diselenggarakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Kamis (1/10).
Kamis, 1 Oktober 2026
Mulai 1 Oktober, Merek dan Desain Industri Selesai 4 Bulan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali mempercepat layanan pendaftaran merek dan desain industri (DI). Mulai 1 Oktober 2026, permohonan Merek dan Desain Industri yang diterima sejak tanggal tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama empat bulan.
Rabu, 30 September 2026
DJKI Kenalkan Merek Kolektif untuk Perkuat Produk UMK Berbasis Komunitas di Kuningan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkenalkan merek kolektif sebagai salah satu strategi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperkuat identitas, kualitas, serta daya saing produk yang dihasilkan secara bersama-sama oleh suatu kelompok atau komunitas.
Rabu, 23 September 2026
Merek Kolektif Jadi Strategi DJKI Perkuat Identitas Produk Lokal Kuningan
Merek Kolektif dapat menjadi instrumen pelindungan bersama bagi koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), asosiasi, maupun kelompok ekonomi produktif untuk memperkuat identitas dan pemasaran produk lokal. Melihat potensi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong pemanfaatan merek kolektif oleh pelaku usaha di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Rabu, 23 September 2026
Pengalihan Hak Jadi Solusi Pendaftaran Merek Amerta dan Nadi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemneterian Hukum menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait usul tolak permohonan pendaftaran merek Amerta dan Nadi milik PT Tri Ratna Diesel Indonesia dalam program Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum edisi 17. Pengaduan tersebut disampaikan Yohanes Indro Sodok, perwakilan dari PT tersebut.
Jumat, 18 September 2026
Menkum: 2027, Indonesia Punya Layanan Pendaftaran Merek Tercepat di Dunia
Bandung – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan Indonesia memiliki layanan pendaftaran merek tercepat di dunia pada 2027 dengan waktu penyelesaian permohonan hanya 32 hari. Target tersebut disampaikan dalam acara Pasti Ada Solusi Special Edition di Trans Luxury Hotel Bandung sebagai bagian dari transformasi layanan kekayaan intelektual yang terus dilakukan Kementerian Hukum untuk memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi pelaku usaha.
Senin, 31 Agustus 2026
Kolaborasi Industri Kreatif Tunjang Potensi Pertanian dan Pariwisata
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendorong kolaborasi industri kreatif, sektor pertanian, dan pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi potensi lokal, termasuk komoditas kopi di Kabupaten Banjarnegara. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam talkshow bertajuk “Kolaborasi Industri Kreatif dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pariwisata” di Festival Kopi Dieng sebagai rangkaian Dieng Culture Festival 2026, Banjarnegara, pada Sabtu 29 Agustus 2026.
Sabtu, 29 Agustus 2026
Pelindungan Merek dan Indikasi Geografis Jadi Fondasi Nilai Ekonomi UMKM
Pelindungan merek dan indikasi geografis perlu dipandang lebih dari sekadar legalitas usaha. Keduanya menjadi fondasi dalam membangun nilai ekonomi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kredibilitas UMKM.
Sabtu, 22 Agustus 2026
DJKI Buka Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Merek di Festival UMKM 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menghadirkan layanan konsultasi dan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Sampoerna Festival UMKM 2026. Kehadiran DJKI dalam kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Agustus 2026 di The Atrium Sampoerna Strategic Square, Jakarta Selatan, menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual (KI) kepada pelaku UMKM sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pelindungan merek bagi keberlanjutan usaha.
Rabu, 19 Agustus 2026
