Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Fehan Malaka Masuk Tahap Pemeriksaan Substantif Lapangan

Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak menyimpan potensi produk indikasi geografis (IG) yang syarat akan nilai budaya dan memiliki kekhasan tertentu. Salah satunya Tenun Ikat Fehan Malaka. Tenun ikat ini sebelumnya telah mengajukan permohonan IG ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2020 lalu.

Saat ini permohonan IG Tenun Ikat Fehan Malaka memasuki tahap pemeriksaan substantif lapangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dengan melakukan kunjungan ke wilayah tempat produksi Tenun Ikat Fehan Malaka.

Tim Ahli Indikasi Geografis yang bertugas kelapangan memeriksa produk Tenun Ikat Fehan Malaka adalah Idris dan Agus Pardede dengan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Stefanus; Ketua Dekranasda Kab. Malaka; Kepala Dinas Sosial Kab. Malaka; Kepala Dinas Koperindag Kab. Malaka; dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Tujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ke lokasi produksi Tenun Ikat Fehan Malaka adalah untuk memeriksa kesesuaian secara substansi mengenai komponen-komponen yang telah dituangkan di dalam dokumen deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan” ujar Agustinus Pardede saat meninjau lokasi produksi Tenun Ikat Fehan Malaka, Selasa, 30 Januari 2024.

Di samping itu, Idris menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan saat ini sebagai bentuk percepatan pendaftaran IG, di mana tahun 2024 merupakan  tahun tematik Indikasi Geografis.

“Sebelumnya, bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan dokumen deskripsi permohonan IG telah diberikan di Kupang pada tahun 2023, dan setelah melalui proses publikasi, kemudian dokumen deskripsi produk yang telah memenuhi syarat dilakukan pemeriksaan,” kata Idris.

“Selain memberikan pelindungan hukum, tim juga menitikberatkan pelindungan ekonomi, dengan harapan adanya pelindungan hukum (melalui sertifikat IG terdaftar) dapat membantu promosi produk tenun ikat Fehan di luar komunitas lokal,” lanjutnya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 30 Januari - 1 Februari, dengan Tim Ahli Indikasi Geografis mengunjungi lima desa yang meliputi tiga kecamatan berbeda yang terdiri dari empat lokasi pengrajin dan satu lokasi pembuat alat tenun. 

Dalam pemeriksaan substantif, Tim menggali lebih dalam informasi mengenai karakteristik, kualitasi, reputasi, proses produksi, sejarah dan tradisi, batasan wilayah produksi, serta metode pengujian kualitas Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan substantif, secara substansi, kondisi di lapangan sebagian besar sudah sesuai dokumen deskripsi permohonan Tenun Ikat Fehan Malaka. Namun terdapat beberapa hal di dalam dokumen deskripsi yang perlu diperbaiki,” ungkap Idris.

Merespon kunjungan Tim Ahli Indikasi Geografis, Ketua MPIG Tenun Ikat Fehan Malaka Maria Nahak mengatakan bahwa pelindungan IG merupakan pelindungan hukum terhadap penggunaan nama IG Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Di sisi lain dengan adanya pelindungan IG juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Malaka,” pungkas Maria.



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya