Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Fehan Malaka Masuk Tahap Pemeriksaan Substantif Lapangan

Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak menyimpan potensi produk indikasi geografis (IG) yang syarat akan nilai budaya dan memiliki kekhasan tertentu. Salah satunya Tenun Ikat Fehan Malaka. Tenun ikat ini sebelumnya telah mengajukan permohonan IG ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2020 lalu.

Saat ini permohonan IG Tenun Ikat Fehan Malaka memasuki tahap pemeriksaan substantif lapangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dengan melakukan kunjungan ke wilayah tempat produksi Tenun Ikat Fehan Malaka.

Tim Ahli Indikasi Geografis yang bertugas kelapangan memeriksa produk Tenun Ikat Fehan Malaka adalah Idris dan Agus Pardede dengan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Stefanus; Ketua Dekranasda Kab. Malaka; Kepala Dinas Sosial Kab. Malaka; Kepala Dinas Koperindag Kab. Malaka; dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Tujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ke lokasi produksi Tenun Ikat Fehan Malaka adalah untuk memeriksa kesesuaian secara substansi mengenai komponen-komponen yang telah dituangkan di dalam dokumen deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan” ujar Agustinus Pardede saat meninjau lokasi produksi Tenun Ikat Fehan Malaka, Selasa, 30 Januari 2024.

Di samping itu, Idris menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan saat ini sebagai bentuk percepatan pendaftaran IG, di mana tahun 2024 merupakan  tahun tematik Indikasi Geografis.

“Sebelumnya, bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan dokumen deskripsi permohonan IG telah diberikan di Kupang pada tahun 2023, dan setelah melalui proses publikasi, kemudian dokumen deskripsi produk yang telah memenuhi syarat dilakukan pemeriksaan,” kata Idris.

“Selain memberikan pelindungan hukum, tim juga menitikberatkan pelindungan ekonomi, dengan harapan adanya pelindungan hukum (melalui sertifikat IG terdaftar) dapat membantu promosi produk tenun ikat Fehan di luar komunitas lokal,” lanjutnya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 30 Januari - 1 Februari, dengan Tim Ahli Indikasi Geografis mengunjungi lima desa yang meliputi tiga kecamatan berbeda yang terdiri dari empat lokasi pengrajin dan satu lokasi pembuat alat tenun. 

Dalam pemeriksaan substantif, Tim menggali lebih dalam informasi mengenai karakteristik, kualitasi, reputasi, proses produksi, sejarah dan tradisi, batasan wilayah produksi, serta metode pengujian kualitas Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan substantif, secara substansi, kondisi di lapangan sebagian besar sudah sesuai dokumen deskripsi permohonan Tenun Ikat Fehan Malaka. Namun terdapat beberapa hal di dalam dokumen deskripsi yang perlu diperbaiki,” ungkap Idris.

Merespon kunjungan Tim Ahli Indikasi Geografis, Ketua MPIG Tenun Ikat Fehan Malaka Maria Nahak mengatakan bahwa pelindungan IG merupakan pelindungan hukum terhadap penggunaan nama IG Tenun Ikat Fehan Malaka.

“Di sisi lain dengan adanya pelindungan IG juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Malaka,” pungkas Maria.



LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya