Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tengah memasuki babak pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang bersifat redaksional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 19 September 2024. Sebanyak 13 DIM telah dibahas oleh panitia kerja dari pemerintah bersama dengan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Kamis, 19 September 2024
Provinsi Papua Barat, wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, kini tengah menggali potensi kekayaan intelektualnya. Salah satu inovasi menarik datang dari dunia kuliner, yakni pembuatan abon ulat sagu. Inovasi ini tidak hanya membuka peluang bisnis baru, tetapi juga menunjukkan potensi besar Papua Barat dalam pengembangan produk berbasis sumber daya lokal.
Kamis, 19 September 2024
Johani Siregar selaku Pemeriksa Paten Ahli Utama melihat antusiasme yang tinggi dari inventor dalam kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di Provinsi Riau. “Luar biasa antusiasmenya. Banyak potensi yang harus diarahkan,"
Kamis, 19 September 2024
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil memperoleh penghargaan pada ajang Merdeka Awards 2024 yang diselenggarakan pada 19 September 2024 di Auditorium SCTV Tower. Pada ajang tersebut, Kemenkumham diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen meraih penghargaan dalam kategori Program Inovatif untuk Negeri.
Kamis, 19 September 2024
Riau, atau dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning menjadi provinsi penutup pelaksanaan rangkaian kegiatan Patent One Stop Service bagi Perguruan Tinggi/ Litbang/Pelaku Usaha di Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan kegiatan POSS ke 32 provinsi di Indonesia.
Rabu, 18 September 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan “Pembahasan Rencana Kerja Perpustakaan” pada tanggal 17 s.d. 18 September 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Yasmon yang menyampaikan pentingnya sinergi antar lembaga informasi, khususnya perpustakaan, dalam era keterbukaan informasi saat ini.
Rabu, 18 September 2024
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Penerapan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) menjadi penting diterapkan demi tercapainya pelayanan publik yang bersih dari budaya koruptif.
Rabu, 18 September 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelindungan kekayaan intelektual (KI) dengan menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha di wilayah Papua Barat.
Rabu, 18 September 2024
Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengajuan dan pengurusan permohonan KI. Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsultan KI dibentuklah Majelis Pengawas guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KI yang menjadi bagian dari kinerja dan profesi Konsultan KI.
Rabu, 18 September 2024
Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan transformasi digital di bidang kekayaan intelektual. Hal tersebut diungkapkan Direktur Kerja Sama dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Yasmon, dalam sesi pleno The Third Belt and Road High-Level Conference on Intellectual Property (3rd BRIPCON) di Beijing, Tiongkok, pada 11-13 September 2024. Dalam presentasinya, Yasmon menjelaskan langkah-langkah strategis DJKI, seperti revisi Undang-Undang Paten dan Desain Industri, serta pengembangan sistem administrasi kekayaan intelektual berbasis teknologi.
Jumat, 13 September 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melanjutkan diskusi intensif pada hari kedua acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Traktat Budapest yang berlangsung pada 11- 13 September 2024 di Hotel Aston, Bogor.
Kamis, 12 September 2024
Sertifikat pendaftaran merek dan pencatatan perjanjian lisensi kini menjadi syarat penting dalam memperoleh berbagai izin usaha di Indonesia. Kedua hal tersebut diperlukan untuk beberapa izin usaha, termasuk izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kamis, 12 September 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Permohonan Paten Terkait Sumber Daya Genetik pada 11-13 September 2024 di Hotel Aston Bogor.
Rabu, 11 September 2024
Meskipun Indonesia belum secara resmi melakukan aksesi atas Locarno Agreement, saat ini DJKI Kemenkumham menggunakan Klasifikasi Locarno, sistem klasifikasi internasional yang dikelola oleh WIPO. Dengan menggunakan sistem ini, DJKI berusaha memberikan kepastian hukum dalam pengklasifikasian desain industri, baik bagi pemohon dalam negeri maupun luar negeri.
Rabu, 11 September 2024
Untuk pertama kalinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terlibat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Homeland Security Investigations (HSI) pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2024 yang lalu di Jakarta.
Rabu, 11 September 2024