LIPUTAN HUMAS
Dapat Anggaran Rp 21.2 Triliun di 2025, Kemenkumham Fokus pada Empat Program
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000 (dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Ia menyebutkan, Kemenkumham fokus pada empat program.
Rabu, 4 September 2024
Berantas Kejahatan KI Secara Global, Indonesia Ikuti Pelatihan Internasional Penegakan Hukum
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencipta dan pemilik KI, seperti hilangnya keuntungan ekonomi, kerusakan reputasi, dan terhambatnya inovasi. Permasalahan Ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga lintas negara.
Rabu, 4 September 2024
DJKI Tingkatkan Kapasitas PPNS di Kegiatan In-House Training Bersama Kejaksaan RI
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai pembina administrasi PPNS yang ditunjuk oleh Undang-Undang mendorong penguatan peran dan eksistensi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tugas penegakan hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.
Selasa, 3 September 2024
BRIN dan DJKI Gelar Workshop dan FGD untuk Akselerasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Keanekaragaman Hayati
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kearifan Lokal dan Pemanfaatan Keragaman Hayati di Daerah". Kegiatan ini diadakan pada tanggal 3-4 September 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, dan dihadiri oleh 120 peserta dari berbagai lembaga terkait.
Selasa, 3 September 2024
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan Ditolak, Satu Diterima
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., dan Boehringer Ingelheim International GmbH di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 3 September 2024.
Selasa, 3 September 2024
DJKI Gelar Rekonsiliasi Data Pembayaran Biaya Tahunan Paten BSIP
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar kegiatan Rekonsiliasi Data Pembayaran Biaya Tahunan Paten milik Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian pada Senin, 2 September 2024.
Senin, 2 September 2024
DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-73 di Brunei
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-73 yang diadakan pada 2 s.d. 5 September 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Senin, 2 September 2024
DJKI Serahkan 5 Sertifikat Paten Sederhana ke KSDAE
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan lima sertifikat paten sederhana kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada acara Puncak Hari Konservasi Alam Nasional 2024 dengan tema “Youth For Sustainable Nature” pada Kamis, 29 Agustus 2024, di Boyolali, Jawa Tengah.
Kamis, 29 Agustus 2024
DJKI Gelar Asistensi Teknis Implementasi WIPO Standard Document ST 26
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) menyelenggarakan Asistensi Teknis Implementasi WIPO Standard Document ST 26 di Aula DJKI pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Kamis, 29 Agustus 2024
DJKI Hadiri Raker Pansus RUU Paten: Pembentukan Panja dan Pembahasan DIM Dimulai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali mengikuti Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten pada Selasa, 27 Agustus 2024, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Selasa, 27 Agustus 2024
MPKKI Susun Juklak Juknis Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Profesi Konsultan KI
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) telah melantik Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) pada tanggal 6 Juni 2024 yang lalu. Pembentukan MPKKI bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap konsultan kekayaan intelektual (KI).
Senin, 26 Agustus 2024
Edukasi Paten Drafting di Makassar: Upaya Bersama Tingkatkan Pelindungan KI
Pengetahuan dan pemahaman dalam pembuatan spesifikasi paten atau drafting paten menjadi faktor krusial bagi para inventor. Drafting paten merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran paten. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan jumlah invensi yang dihasilkan dan mendapatkan pelindungan hukum semakin bertambah.
Senin, 26 Agustus 2024
Dirjen KI Dampingi Menkumham Bahas Laporan Keuangan 2023 di DPR
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen mendampingi Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas hadir pada Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 di Jakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas laporan keuangan Kemenkumham APBN Tahun Anggaran 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2023.
Jumat, 23 Agustus 2024
Pelaku Usaha di Bandung Siap Meningkatkan Nilai dari Aset Tak Berwujud
Mengacu pada keberhasilan program Strategic Intellectual Property Advice (SIPA) pertama pada 24-25 Juni 2024 di Jakarta, Kantor WIPO Singapura (WSO) dan Divisi Kekayaan Intelektual dan Bisnis WIPO kembali menggelar program kedua di Bandung pada 21-22 Agustus 2024 yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha daerah, khususnya di sekitar Bandung. Kegiatan ini dapat terlaksana tidak lepas dari dukungan dari Japan Patent office, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM Provinsi Jakarta (Jakarta Entrepreneurs); Dinas Koperasi Kota Bandung; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung; Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat: Koperasi Bumi; dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
Jumat, 23 Agustus 2024
DJKI Sempurnakan RUU Paten Bersama Industri dan Akademisi di Jawa Tengah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan paten yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan di masyarakat.
Kamis, 22 Agustus 2024
