LIPUTAN HUMAS
Yasonna Berharap Tim Ahli Indikasi Geografis Memastikan Pendaftaran Indikasi Geografis yang Tepat dan Berkualitas
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melantik 15 anggota Tim Ahli Indikasi Geografis periode 2024-2028 di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa, 6 Februari 2024.
Selasa, 6 Februari 2024
Menkumham Lantik Anggota Komisi Banding Paten dan Merek Periode 2024-2027
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melantik 20 anggota Komisi Banding Paten dan 16 anggota Komisi Banding Merek periode 2024-2027 di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa, 6 Februari 2024.
Selasa, 6 Februari 2024
Workshop Evaluasi Sertifikasi, Upaya DJKI Menjaga Standar Keamanan Informasi
Medan - Meningkatnya kebutuhan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam menunjang layanan suatu Kementerian/lembaga berbanding lurus dengan peningkatan resiko gangguan keamanan informasi tersebut. Peningkatan resiko ini sangat mempengaruhi pencapaian tujuan Kementerian/lembaga yang aktivitas layanannya sangat bergantung pada kecanggihan teknologi informasi.
Senin, 5 Februari 2024
Tim Ahli Indikasi Geografis Lakukan Pemeriksaan Substantif Lapangan Rambutan Parakan
Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Inteletual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan Tahun 2024 sebagai tahun tematik Indikasi Geografis (IG). salah satu programnya adalah percepatan pendaftaran IG.
Kamis, 1 Februari 2024
Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Fehan Malaka Masuk Tahap Pemeriksaan Substantif Lapangan
Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak menyimpan potensi produk indikasi geografis (IG) yang syarat akan nilai budaya dan memiliki kekhasan tertentu. Salah satunya Tenun Ikat Fehan Malaka.
Kamis, 1 Februari 2024
Kerja Sama DJKI dan WIPO untuk IP Academy Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai focal point dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya KI. Salah satunya yaitu kurang meratanya pengetahuan tentang KI di seluruh lapisan masyarakat.
Kamis, 1 Februari 2024
Kain Sasirangan Potensi Indikasi Geografis dari Kalimantan Selatan
Kekayaan alam, tradisi, dan budaya di Indonesia sangat beragam. Salah satu hasil dari kerajinan tangan yang berpotensi untuk mendapatkan pelindungan Indikasi Geografis adalah Kain Sasirangan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata sirang atau manyirang yang dalam bahasa Banjar berarti menjelujur atau teknik menjahit menggunakan tangan. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur.
Kamis, 1 Februari 2024
Quality Manajemen System untuk Tingkatkan Kualitas Pemeriksaan Merek di DJKI
Melihat tren positif di masyarakat dengan kreativitas dan semangat wirausaha yang semakin tinggi melahirkan berbagai merek usaha produk dagang/jasa lokal semakin menjamur. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran merek di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.
Rabu, 31 Januari 2024
Indonesia Menghadiri ASEAN Caucus ke-7 Perudingan AFACTA WGIP
Manila - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hadir mewakili Indonesia dalam kegiatan ASEAN Caucus ke-7 Perundingan ASEAN dengan Canada Free Trade Agreement (AFACTA) Working Group on Intellectual Property (WGIP) pada 30 Januari - 1 Februari 2024 di Manila, Filipina
Selasa, 30 Januari 2024
Peran Penting Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pelindungan Indikasi Geografis
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dari berbagai daerah yang berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin memperhatikan potensi - potensi yang ada.
Selasa, 30 Januari 2024
DJKI Bahas Rencana Kerja Sama dengan WIPO Academy
Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdiskusi terkait rencana implementasi kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Academy di Jenewa pada Selasa, 30 Januari 2024.
Selasa, 30 Januari 2024
Indonesia Tindaklanjuti Kerja Sama Pendirian IP Academy dengan WIPO
Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertemu dengan perwakilan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah ditandatangi pada 7 Juli 2023 antara kedua belah pihak terkait Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional (Indonesia Intellectual Property Academy) di Kantor Pusat WIPO Academy di Jenewa, Swiss pada Senin, 29 Januari 2024.
Senin, 29 Januari 2024
Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual
Dalam era revolusi industri 5.0, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah menjadi pendorong utama transformasi digital. Pesatnya pertumbuhan teknologi ini, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi semakin penting dalam mendukung inovasi. Organisasi dan perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi AI canggih, menciptakan sebuah tantangan baru dalam konsep hukum pelindungan KI.
Sabtu, 27 Januari 2024
Peringati Tiga Tahun Berdirinya Satgas Ops, DJKI Adakan Pertemuan Dengan Para Stakeholder
Dalam rangka memperingati tiga tahun didirikannya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2024 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Januari 2024.
Jumat, 26 Januari 2024
DJKI Gelar Pertemuan dengan Homeland Security Investigations Amerika Serikat
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menguatkan sinergi antar lembaga baik nasional maupun internasional guna memerangi pelanggaran atas kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 25 Januari 2024
