Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris membuka Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) terkait pendaftaran Indikasi Geografis di Hotel Manhattan Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Selasa, 3 April 2018
Freddy Harris mewakili Pimpinan Kantor Kekayaan Intelektual Asean, menandatangani Nota Kerja sama di bidang kekayaan intelektual (KI) dengan Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO) saat berlangsungnya Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) pada Selasa (27/3/2018).
Selasa, 27 Maret 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris membuka acara the Fifty- Fifth Meeting and Related Meetings of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (55th AWGIPC) di International Convention Center Brunei Darussalam, Senin (26/3/2018).
Senin, 26 Maret 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menjadi narasumber pada acara Konferensi Musik Indonesia (KAMI) di Taman Budaya Ambon, Maluku, Rabu (7/3/2018).
Rabu, 7 Maret 2018
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dan United State Chamber of Commerce menyelenggarakan Inter-Agency Meeting on Indonesia Nasional IP Stategy di Aula Lt.18, Gedung ex-Sentra Mulia, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Senin, 5 Maret 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris memaparkan pentingnya teknologi informasi dalam mendukung pengadministrasian Kekayaan Intelektual yang lebih baik di Indonesia pada acara “World Intellectual Property Organization (WIPO) High – Level Forum 2018” di Tokyo, Jepang, (22-23/2).
Kamis, 22 Februari 2018
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti “Heads Of Intellectual Property Office Conference” (HIPOC) untuk negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Iran dan Mongolia yang di selenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan dibantu Japan Patent Office (JPO) di Tokyo, Jepang, selama 3 (tiga) hari (19-21/2/2018).
Senin, 19 Februari 2018
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).
Kamis, 1 Februari 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menerima kunjungan delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council di Ruang Rapat Dirjen KI, Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Rabu (31/1/2018).
Rabu, 31 Januari 2018
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kamis (25/1/2018).
Kamis, 25 Januari 2018
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly didampingi Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, serta Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Molan Tarigan menerima kunjungan delegasi Global Pharmaceutical Firms di Ruang Rapat Menteri, Lantai 5, Gedung Ex Sentra Mulia, Rabu (17/1/2017).
Rabu, 17 Januari 2018
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima kunjungan delegasi Japan Intellectual Property Association (JIPA) di Ruang Rapat Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) Lantai 4, Senin (15/1/2018).
Senin, 15 Januari 2018
DJKI Kemenkumham terus berupaya dalam memperbaiki sistem pelindungan Kekayaan Intelektual, salah satunya pelindungan Desain Industri dan Hak Cipta di Indonesia.
Selasa, 26 Desember 2017
Mataram – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menetapkan salah satu indikasi geografis yang dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu kopi robusta tambora.
Minggu, 17 Desember 2017
Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini berencana akan mengaksesi Hague Agreement, khususnya untuk Geneva Act 1999 yang merupakan versi terbaru dari Hague Agreement.
Jumat, 15 Desember 2017