LIPUTAN HUMAS
FGD DJKI: Evaluasi dan Penyempurnaan Aplikasi Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Aplikasi dengan tema Mewujudkan Penyempurnaan Aplikasi Merek dan Indikasi Geografis di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran pada tanggal 8 s.d 11 Juli 2024.
Senin, 8 Juli 2024
Menkumham Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Dirjen WIPO
Jenewa - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly mengadakan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang. Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Indonesia dan WIPO, tetapi juga sebagai momentum penandatanganan WIPO Treaty on Genetic Resources, Traditional Knowledge (GRATK).
Senin, 8 Juli 2024
Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, DJKI Gelar Edukasi Paten Drafting
Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari sistem paten. Dengan adanya sistem paten maka seluruh invensi dan inovasi teknologi dapat terlindungi secara baik dan dapat dikomersialisasikan semaksimal mungkin. Sistem paten juga dirancang untuk dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi kepada masyarakat melalui publikasi paten.
Senin, 8 Juli 2024
Audiensi DJKI dan KOTRA: Upaya Mengatasi Persamaan Merek Korea dan Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tepatnya Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo melakukan audiensi bersama Direktur Jenderal Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Lee Jang Hee terkait dengan Pelindungan Merek Korea di Indonesia pada Kamis, 4 Juli 2024, di Kantor KOTRA Jakarta.
Jumat, 5 Juli 2024
DJKI Terima Kunjungan Universitas Jakarta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jakarta di Ruang Pertemuan Ali Said Lantai 17, Gedung ex-Sentra Mulia.
Jumat, 5 Juli 2024
DJKI Serahkan 30 Sertifikat Paten kepada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan 30 sertifikat paten dalam kegiatan Patent One Stop Service (POSS) pada Kamis, 4 Juli 2024, di Auditorium UPT Bahasa Universitas Sriwijaya.
Jumat, 5 Juli 2024
Pemerintah Kabupaten Jombang Terima Sertifikat IG Kopi Excelsa Jombang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Excelsa Jombang kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sertifikat IG tersebut diserahkan saat kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Jombang ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 4 Juli 2024. Kopi Excelsa Jombang terdaftar sebagai indikasi geografis (IG) dengan nomor registrasi IDG000000139.
Kamis, 4 Juli 2024
POSS Sumatera Selatan: Strategi DJKI Memajukan Inovasi Daerah
Paten memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya paten, inventor mendapatkan pelindungan hukum atas hasil invensi mereka serta hak eksklusif untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan invensi tersebut. Hal ini mendorong lebih banyak penelitian dan pengembangan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Kamis, 4 Juli 2024
Invensi Lokal Percepat “Wangi” Gubal Gaharu di Pasar Global
Bangka Tengah telah ditetapkan sebagai klaster gaharu nasional sejak tahun 2018. Penetapan ini didasari karena tingginya potensi dan keberhasilan membudidayakan gaharu dengan pola inokulen. Gaharu merupakan tumbuhan tropis yang memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian getah membeku dari batang, yang biasanya disebut sebagai gubal. Gubal dihargai sangat tinggi di pasar global karena aromanya yang lebih kuat dibanding kayu gaharu itu sendiri.
Rabu, 3 Juli 2024
Potensi Paten di Lampung: Besar namun Masih Perlu Peningkatan Komersialisasi
Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk paten, banyak peneliti dan inventor lokal yang menghasilkan inovasi-inovasi yang berpotensi untuk dipatenkan. Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menjadi yang terdepan dalam pengajuan paten, diikuti oleh beberapa lembaga penelitian dan institusi lainnya.
Rabu, 3 Juli 2024
DJKI Sosialisasikan Pentingnya Pelindungan Paten di Muara Enim melalui Patent One Stop Service
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi / Lembaga / Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa, 2 Juli 2024.
Rabu, 3 Juli 2024
Permenkumham Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder Hak Cipta Buku Disahkan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengesahkan Peraturan Menteri dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya pada 12 Juni 2024. Pengesahan ini telah melalui masa penyusunan dan pembahasan selama kurang lebih satu tahun dengan melibatkan berbagai pakar, akademisi dan praktisi dibidang Hak Cipta dan perbukuan.
Rabu, 3 Juli 2024
Transformasi Penegakan Hukum KI Diskusi tentang Penggunaan Teknologi Keamanan Produk
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Joining Forces to Combat IP Infringement Through Highly Secure Product Authentication Technology" yang diselenggarakan oleh SwissCham Indonesia di Hotel Langham, Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024.
Selasa, 2 Juli 2024
Dampingi Drafting Paten Dalam Negeri, DJKI Hadir di Bangka Belitung
DJKI menggelar kegiatan asistensi patent drafting yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 2 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Patent One Stop Services (POSS).
Selasa, 2 Juli 2024
Peran Strategis Industri dalam Penguatan Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia
Kekayaan intelektual (KI) telah menjadi isu penting kebijakan inovasi global. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1994 di mana sistem KI di seluruh dunia diatur melalui Perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property (TRIPs). Dengan ditetapkannya perjanjian tersebut, seluruh negara yang meratifikasi perjanjian ini wajib mengatur sistem KI di negaranya.
Selasa, 2 Juli 2024
