DJKI Lakukan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Pemberian Penghargaan di ITC Mangga Dua

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (PPS) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Pemberian Penghargaan kepada para pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 November 2024 di Ruang Auditorium ITC Mangga Dua ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelindungan kekayaan intelektual (KI) dari para pelaku usaha, khususnya para pedagang di ITC Mangga Dua.

Baby Mariaty selaku Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa dalam laporannya memaparkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya sorotan United States Trade Representative (USTR), melalui laporan tahunan Special Report 301 Tahun 2023 yang menyebutkan ITC Mangga Dua perlu mendapat perhatian khusus.

“Oleh karena itu, sejak awal tahun 2023 hingga 2024, kami telah menempuh langkah-langkah preventif dalam mencegah pelanggaran KI di ITC Mangga Dua, dengan melakukan pengamatan, pemantauan dan survei langsung kepada para pedagang di ITC Mangga Dua,” ujar Baby.

“Selain untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai kekayaan intelektual, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan,” pungkas Baby.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ratna P. Mulya dalam sambutannya mengatakan bahwa di Indonesia, pelanggaran kekayaan intelektual masih tinggi, dan salah satu alasan terjadinya pelanggaran di bidang kekayaan intelektual (KI) tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan KI maupun penegakan hukum atas pelanggaran KI.

“Maraknya kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi, cukup membuktikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelindungan hukum kekayaan intelektual. Padahal dengan mendaftarkan kekayaan intelektual atas produk, jasa, maupun inovasi yang dimiliki, bisa mendapatkan hak ekslusif dan dapat menambah nilai ekonomis,” ujar Mulya.

“Oleh karena itu, kegiatan hari ini menjadi salah satu bentuk implementasi upaya dari DJKI untuk menyebarluaskan informasi terkait pentingnya pelindungan KI baik dari segi ekonomi maupun dari segi penegakan hukum, dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemilik hak kekayaan intelektual jika terjadi pelanggaran KI,” tutup Mulya.

Dalam kegiatan ini, DJKI turut memberikan penghargaan kepada 35 (Tiga Puluh Lima) pedagang yang menjual produk sendiri/produk asli. Penghargaan ini diberikan DJKI setelah melalui beberapa proses dan tahapan. Salah satunya melalui pengawasan dan pemantauan yang dilakukan ke beberapa pedagang yang ada di ITC Mangga Dua.

Penghargaan ini diberikan dengan tujuan untuk menambah keyakinan/kepercayaan calon pembeli terhadap produk-produk yang dijual oleh para pedagang tersebut, bahwa barang-barang yang diperjualbelikan di adalah produk sendiri/asli. Diharapkan kedepannya, hal ini dapat meningkatkan jumlah pembeli. (CRZ/KAD)

 

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya