Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus mematangkan penyusunan Roadmap Kekayaan Intelektual (KI) Nasional sebagai arah pengembangan ekosistem KI Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Penyusunan roadmap tersebut dibahas bersama seluruh pimpinan unit kerja untuk memastikan KI dapat berperan sebagai penggerak transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Senin, 8 Juni 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa sistem single gate royalty yang diterapkan di Indonesia memberikan kemudahan bagi pengguna musik komersial sekaligus meningkatkan kepastian pembayaran royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Melalui sistem ini, pembayaran royalti atas penggunaan musik di layanan publik dilakukan melalui satu pintu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Senin, 8 Juni 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menggelar Training Workshop Pemeriksaan Merek Nonkonvensional seperti merek suara, 3D, hologram, gerak, dan multimedia di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral Indonesia dan Denmark untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan merek sekaligus mendukung reformasi sistem merek nasional.
Senin, 8 Juni 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara simbolis menyerahkan tiga Surat Pencatatan Hak Cipta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung dalam rangkaian Jakarta Future Festival 2026. Penyerahan yang dilakukan oleh Sekretaris DJKI, Tessa Harumdila, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (5/6/2026) tersebut mencakup karya Jakarta Innovation Days, Visual Urban Knowledge Hub, dan buku Jakarta Future Festival.
Jumat, 5 Juni 2026
Jakarta – Masyarakat yang ingin mengurus pendaftaran kekayaan intelektual (KI) kini tidak perlu khawatir salah memilih pendamping. Di tengah banyaknya pihak yang menawarkan jasa pengurusan KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadirkan Pangkalan Data Konsultan Kekayaan Intelektual (PDKKI) sebagai sarana untuk memastikan bahwa Konsultan KI yang dipilih benar-benar terdaftar secara resmi.
Jumat, 5 Juni 2026
Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren pembelian dan penjualan karya seni hasil modifikasi dari lukisan maupun karya visual yang telah ada sebelumnya. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah memodifikasi lukisan atau karya seni milik orang lain diperbolehkan menurut hukum hak cipta?
Jumat, 5 Juni 2026
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Rini Yuliani dan Qualcomm Incorporated di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 4 Juni 2026.
Kamis, 4 Juni 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mendorong sivitas akademika di Sorong untuk melindungi dan mencatatkan karya intelektual yang dihasilkan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa, 3 Juni 2026.
Rabu, 3 Juni 2026
Desain industri memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi suatu produk, utamanya untuk produk otomotif. Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan desain industri dapat dilihat pada MINI Cooper yang mampu mempertahankan identitas visualnya selama puluhan tahun dan berkembang menjadi salah satu merek otomotif paling ikonik di dunia.
Rabu, 3 Juni 2026
Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Kegiatan Pembekalan Persiapan Masa Pensiun Pegawai Tahun 2026 di eL Hotel Bandung pada 2 - 6 Juni 2026. Kegiatan bertema “Pengabdian Dalam Dimensi Baru, Sehat, Bahagia dan Sejahtera” ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari calon purnabhakti, purnabhakti, perwakilan unit kerja terkait, tenaga kesehatan, dan pegawai DJKI.
Selasa, 2 Juni 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tengah menggodok dua aturan baru sekaligus untuk memperkuat sistem pelindungan teknologi dan keterbukaan informasi di Indonesia. Langkah ini ditandai dengan digelarnya Konsinyering Penyusunan Pedoman Klasifikasi dan Penelusuran Paten, serta Pedoman Pengumuman Paten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada Selasa 2 Juni 2026.
Selasa, 2 Juni 2026
Di tengah kuatnya arus modernisasi, Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida Bali tetap hidup sebagai simbol tradisi, spiritualitas, dan sumber penghidupan masyarakat. Kain yang ditenun secara turun-temurun ini tidak hanya menyimpan nilai budaya yang mendalam, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar, yang kini semakin diperkuat melalui pelindungan indikasi geografis untuk menjaga keaslian, kualitas, dan keberlanjutannya.
Sabtu, 30 Mei 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum terus mengoptimalkan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) alternatif dengan mekanisme mediasi melalui sistem Pengaduan Daring Pelanggaran KI atau e-Pengaduan. Dalam kurun waktu lima tahun sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026, DJKI telah menyelesaikan total 104 permohonan mediasi KI.
Jumat, 29 Mei 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan secara simbolis sembilan sertifikat merek kepada pelaku usaha binaan Bank Mandiri Taspen (Mantapreneur) dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen Bandung pada Jumat, 29 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan pelindungan hukum bagi para pelaku usaha yang tetap produktif dan mengembangkan usahanya di masa pensiun.
Jumat, 29 Mei 2026
Di tengah semakin banyaknya brand lokal yang mulai menembus pasar internasional, pelindungan merek masih menjadi hal yang kerap diabaikan pelaku usaha. Padahal, merek yang telah dibangun dengan susah payah berpotensi didaftarkan pihak lain apabila tidak segera memperoleh pelindungan hukum.
Jumat, 29 Mei 2026