Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pelanggaran hak cipta di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya melindungi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
Senin, 9 September 2024
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pelanggaran hak cipta di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya melindungi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
Senin, 9 September 2024
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencipta dan pemilik KI, seperti hilangnya keuntungan ekonomi, kerusakan reputasi, dan terhambatnya inovasi. Permasalahan Ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga lintas negara.
Rabu, 4 September 2024
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencipta dan pemilik KI, seperti hilangnya keuntungan ekonomi, kerusakan reputasi, dan terhambatnya inovasi. Permasalahan Ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga lintas negara.
Rabu, 4 September 2024
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencipta dan pemilik KI, seperti hilangnya keuntungan ekonomi, kerusakan reputasi, dan terhambatnya inovasi. Permasalahan Ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga lintas negara.
Rabu, 4 September 2024
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, pelanggaran kekayaan intelektual (KI) semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencipta dan pemilik KI, seperti hilangnya keuntungan ekonomi, kerusakan reputasi, dan terhambatnya inovasi. Permasalahan Ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga lintas negara.
Rabu, 4 September 2024
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai pembina administrasi PPNS yang ditunjuk oleh Undang-Undang mendorong penguatan peran dan eksistensi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tugas penegakan hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.
Selasa, 3 September 2024
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai pembina administrasi PPNS yang ditunjuk oleh Undang-Undang mendorong penguatan peran dan eksistensi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tugas penegakan hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.
Selasa, 3 September 2024
Dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual (KI) dibutuhkan kerja sama dari berbagai instansi, baik pusat ataupun daerah, maupun nasional ataupun internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama antar Lembaga Pemerintah pada Selasa, 20 Agustus 2024, di Hotel Shangri-la, Jakarta.
Rabu, 21 Agustus 2024
Dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual (KI) dibutuhkan kerja sama dari berbagai instansi, baik pusat ataupun daerah, maupun nasional ataupun internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama antar Lembaga Pemerintah pada Selasa, 20 Agustus 2024, di Hotel Shangri-la, Jakarta.
Rabu, 21 Agustus 2024