PENEGAKAN HUKUM
DJKI dan Uni Eropa Bahas Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Pasar dan Lokapasar
Meningkatnya peredaran barang palsu dan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di platform perdagangan daring menjadi tantangan serius bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Transformasi digital yang mempercepat arus perdagangan lintas negara telah membuka peluang besar bagi inovasi, namun di sisi lain juga menciptakan celah bagi penyalahgunaan dan pelanggaran KI.
Rabu, 22 Oktober 2025
Kolaborasi DJKI dan EUIPO, Tingkatkan Kesadaran Kekayaan Intelektual untuk Media
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan European Union Intellectual Property Office (EUIPO) menggelar ASEAN Knowledge Media Camp. Forum ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kekayaan intelektual (KI) di kalangan media massa.
Selasa, 21 Oktober 2025
DJKI dan EUIPO Perkuat Penegakan KI Digital ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama European Union Intellectual Property Office (EUIPO) menyelenggarakan kegiatan Exchange of Best Practices on Online Infringements and Cybercrime yang dirangkaikan dengan 16th Meeting of the ASEAN Network of IPR Enforcement Experts (ANIEE) di Westin Hotel, Jakarta. Kegiatan ini merupakan ajang pertukaran pengalaman dan strategi penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di era digital antara negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa.
Selasa, 21 Oktober 2025
DJKI Verifikasi Penutupan 41 Situs Pelanggar Hak Cipta Atas Laporan COA Webtoon
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia merekomendasikan penutupan 41 situs yang terbukti melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Rekomendasi ini merupakan hasil Rapat Verifikasi Penutupan Situs yang digelar Direktorat Penegakan Hukum DJKI setelah menerima laporan dari Copyright Overseas Promotion Association (COA) Webtoon.
Kamis, 16 Oktober 2025
Perbedaan Implementasi Penyelesaian Sengketa Paten dan Hak Cipta
Pelanggaran kekayaan intelektual (KI) memiliki jalur penyelesaian yang dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non-litigasi. Edukasi terkait perbedaan penyelesaian sengketa antara paten dan hak cipta penting dipahami agar masyarakat, pelaku usaha, dan pemegang hak KI mengetahui langkah yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kamis, 2 Oktober 2025
DJKI dan IIPA Bahas Penguatan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar audiensi dengan International Intellectual Property Alliance (IIPA) di Kantor DJKI, Jakarta pada 18 September 2025. Pertemuan yang dijembatani oleh U.S Embassy ini menjadi wadah dialog strategis membahas pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, sekaligus menjawab perhatian industri kreatif global terhadap isu pembajakan dan pemalsuan.
Kamis, 18 September 2025
DJKI dan L’Oréal Perkuat Sinergi Penegakan Hukum terhadap Peredaran Produk Palsu
Peredaran barang palsu, termasuk kosmetik, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Melalui studi yang dilakukan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Indonesia pada 2014, diperkirakan kerugian ekonomi akibat barang tiruan mencapai Rp 65,1 triliun. Angka tersebut melonjak signifikan, di mana pada laporan lain di tahun 2020 menyebutkan kerugian akibat barang palsu dari berbagai sektor, termasuk kosmetik, bisa mencapai Rp 291 triliun.
Selasa, 16 September 2025
Tekan Peredaran Barang Palsu, DJKI Perkuat Pengawasan dan Sertifikasi Mal
Indonesia terus memerangi peredaran barang palsu, baik yang dipasarkan melalui pusat perbelanjaan maupun loka pasar. Menanggapi maraknya peredaran barang palsu tersebut, DJKI menegaskan komitmennya untuk menekan peredaran barang palsu melalui kombinasi langkah represif dan preventif.
Selasa, 2 September 2025
KUHP Baru, Wamenkum Pastikan Penegakan Hukum KI Tetap Konsisten
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, memastikan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan hukum, termasuk di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini ditegaskannya dalam acara Sosialisasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Menurut KUHP Baru yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Hotel J.S. Luwansa, Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Rabu, 27 Agustus 2025
DJKI dan Shopee Bahas Pelindungan Hak Cipta di Platform E-Commerce
Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bertemu dengan PT Shopee Internasional Indonesia di Gedung DJKI, Jakarta, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas langkah-langkah pelindungan hak cipta pada platform e-commerce Shopee, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta mengenai kewajiban pengelola platform digital berbasis UGC (User Generated Content).
Rabu, 20 Agustus 2025
