Adopsi standar sistem manajemen mutu ISO 20000-1:2018 merupakan bukti komitmen kuat Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberikan layanan kekayaan intelektual (KI), khususnya aplikasi merek untuk masyarakat.
Selasa, 28 November 2023
DJKI menggelar kegiatan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa, 27 November 2023.
Senin, 27 November 2023
Jakarta - Suatu invensi yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu pokok pembahasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Hal yang menjadi poin penting dalam pengaturan invensi tersebut meliputi konsultasi, publikasi, dan pelaksanaan paten.
Senin, 27 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Jakarta pada Jumat, 24 November 2023 di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Ex. Sentra Mulia, Jakarta.
Jumat, 24 November 2023
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami menjelaskan bahwa tingkat pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah, bahkan di antara pelaku usaha ekonomi kreatif. Hal ini menurutnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat dampak pelindungan KI sangat besar terhadap perekonomian negara.
Jumat, 24 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan pelatihan teknik penyusunan presentasi di lingkungan DJKI yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 November 2023 di Bigland Hotel, Bogor.
Kamis, 23 November 2023
Dalam proses mediasi ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan termasuk keberpihakan yang netral; Kehadiran dalam mediasi bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksa; Proses mediasi berlangsung tanpa tekanan dan dengan prinsip keadilan (win-win solution yang tetap sesuai ketentuan pidana); serta kesepakatan yang dihasilkan harus kembali pada pihak yang bersengketa.
Rabu, 22 November 2023
Dalam upaya meningkatkan keterampilan keprotokolan dan kemampuan memandu acara bagi pegawai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Pelatihan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) di lingkungan DJKI yang bertempat di The Alana Hotel, Sentul pada 22 s.d 25 November 2023.
Rabu, 22 November 2023
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen melantik Rani Nuradi sebagai Pejabat Struktural Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Lingkungan DJKI Kemenkumham pada Rabu, 22 November 2023.
Rabu, 22 November 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sucipto memimpin rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Moedjono, Selasa, 21 November 2023.
Selasa, 21 November 2023
Sebanyak 203 pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dari unit pusat dan kantor wilayah mengikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual secara tatap muka dan daring pada Senin, 20 November 2023.
Senin, 20 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini tengah melakukan pengembangan sistem aplikasi Dashboard Monitoring untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham.
Selasa, 14 November 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa (PBJ) dan Persiapan Implementasi PBJ di Lingkungan DJKI Tahun Anggaran 2024 di Hotel Gumaya Tower, Semarang 13 s.d. 16 November 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perencanaan PBJ 2024 untuk alokasi anggaran tahun 2024 mendatang.
Senin, 13 November 2023
Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan menyambut era society 5.0 atau super smart society mengharuskan instansi pemerintah melakukan penyesuaian di berbagai sektor, khususnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Senin, 13 November 2023
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual (KI).
Senin, 13 November 2023