Tingkatkan Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik, DJKI Gandeng Balitbang Hukum dan HAM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat diskusi pembahasan Topik Penelitian di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen KI, Gedung Eks-Sentra Mulia pada Selasa (01/12/2020).

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.

“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.

“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.

Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.

Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.

Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.

“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dominasi Buku dalam Pencatatan Hak Cipta di DJKI, Bukti Geliat Literasi Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI, mengumumkan data permohonan pencatatan hak cipta yang diterima pada tahun 2024, dengan dominasi buku sebagai kategori tertinggi. Sebanyak 27.397 permohonan hak cipta berhasil dicatatkan untuk kategori buku, ini menunjukkan tingginya produktivitas dan minat masyarakat dalam berkarya tulis.

Jumat, 30 Mei 2025

Indonesia Perkuat Pelindungan KI di Era Digital untuk Dorong Daya Saing Bangsa

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan Webinar OKE KI pada 28 Mei 2025. Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris DJKI, Andrieansjah, sebagai narasumber dan mengusung tema “Melindungi Kekayaan Intelektual di Era Digital.

Rabu, 28 Mei 2025

DJKI Buka Akses Publik ke Koleksi Buku Kekayaan Intelektual Melalui ePerpusDJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal dan mendalami isu-isu Kekayaan Intelektual (KI) melalui koleksi buku yang tersedia di perpustakaan fisik dan digital miliknya. Kini, masyarakat dapat meminjam buku-buku bertema KI serta berbagai topik lainnya secara daring melalui aplikasi ePerpusDJKI.

Senin, 26 Mei 2025

Selengkapnya