Tingkatkan Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik, DJKI Gandeng Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat diskusi pembahasan Topik Penelitian di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen KI, Gedung Eks-Sentra Mulia pada Selasa (01/12/2020).
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.
“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.
“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.
Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.
Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.
Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.
“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.
“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.
“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.
Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.
Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.
Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.
“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
