Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) menggelar acara Halal Bihalal sebagai wujud penguatan silaturahmi sekaligus sinergi dalam pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 bertempat di Toeti Roosseno Plaza, Jakarta.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI, Sri Lastami, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen strategis untuk mempererat kolaborasi antara DJKI sebagai regulator dengan AKHKI sebagai mitra profesional di lapangan.
“Halal Bihalal ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor, terlebih di tengah dinamika perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data digital, serta inovasi yang terus berkembang tanpa batas,” ujarnya.
Sri Lastami juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum terhadap karya berbasis AI. Menurutnya, sinergi antara pembuat kebijakan dan para konsultan KI menjadi kunci untuk menjaga relevansi sistem pelindungan hukum di era digital.
“DJKI berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan AKHKI. Kami percaya, pelayanan KI yang baik harus cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif AKHKI dalam mendukung pelindungan KI di Indonesia.
“Peran konsultan sangat krusial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Kami mengapresiasi dukungan AKHKI selama ini dan berharap sinergi ini terus tumbuh ke arah yang lebih produktif,” ujarnya.
cara ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dan memperkokoh sistem pelindungan KI di Indonesia.
"Semakin erat kita bersinergi, semakin kuat pula sistem pelindungan KI, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas," tutupnya
Acara ini juga dirangkaikan dengan sesi IP Talkshow yang menghadirkan narasumber Agung Indriyanto, Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substantif Merek DJKI. Dalam kesempatan tersebut, Agung membawakan materi bertajuk "Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Pratinjau Rancangan Undang-Undang Merek".
Selain itu, Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati, juga turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pelindungan KI yang lebih inklusif dan tangguh.(mkh/syl)
Produk lokal bisa mendunia dan mendapatkan nilai tinggi jika dilindungi melalui Indikasi Geografis. Hal ini menjadi fokus utama webinar yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) seluruh Indonesia pada Rabu, 28 Mei 2025.
Rabu, 28 Mei 2025
Museum Wayang merupakan salah satu benteng dalam menjaga warisan budaya wayang melalui wisata sejarah. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai jenis wayang dari seluruh Indonesia, museum ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam seni pertunjukan wayang.
Senin, 26 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara menggelar kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada 6 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara ini menjadi wadah bagi perwakilan dari berbagai Dinas Kabupaten di Sumatera Utara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan inventarisasi KIK di wilayah masing-masing.
Selasa, 6 Mei 2025
Jumat, 30 Mei 2025
Jumat, 30 Mei 2025
Rabu, 28 Mei 2025