Sekretaris DJKI Inginkan Perencanaan Anggaran DJKI Yang Tertib

Bogor - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto mengimbau agar bersungguh-sungguh dalam menyusun rencana kegiatan pada tahun 2023.

“Sering saya sampaikan kalau kita harus mengutamakan tertib administrasi, tertib substansi, serta tertib hukum dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan,” imbau Sucipto.

Hal tersebut disampaikan di depan 170 peserta kegiatan Finalisasi Penyusunan Anggaran DJKI Tahun Anggaran 2023 di R Hotel Rancamaya pada Senin, 5 September 2022.



Sucipto menyampaikan bahwa dalam merencanakan suatu kegiatan dan penganggaran yang baik tidak lepas dari lima filosofis Jawa yakni tata, titi, titis, tatas, dan tutug.

Tata merupakan suatu perencanaan yang sudah dipersiapkan dengan benar dan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinannya, dalam hal ini adalah direktur dari masing-masing unit eselon II di DJKI.

Kemudian, Titi atau teliti dengan benar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dengan baik supaya tepat sasaran atau titis.

Selanjutnya, apabila sudah sesuai sasarannya, maka segera dapat dilaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya atau tatas. Yang terakhir adalah tutug, yaitu dapat dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan dari perencanaan, ketelitian, ketepatan sasaran dan pelaksanaannya.

“Tujuan kita sama, pasti akan menjadikan DJKI menjadi World Class Intellectual Property Office,” tegas Sucipto.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Andrieansjah menyampaikan bahwa kegiatan finalisasi ini akan membahas tindak lanjut evaluasi dan penelaahan terhadap anggaran DJKI Tahun 2023 dari tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, serta masukan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.



“Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu menyusun anggaran DJKI dengan fokus, terutama untuk mengakomodir agenda program unggulan 2023 yang mendukung pelayanan publik DJKI yang optimal dengan mematangkan perencanaan kinerja dan anggaran yang berkualitas, terukur, dan efisien,” pungkas Andrieansjah. (pnj/daw)


LIPUTAN TERKAIT

Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.

Selasa, 24 Juni 2025

DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.

Selasa, 24 Juni 2025

Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.

Senin, 23 Juni 2025

Selengkapnya