Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual: Catatkan Karya Cipta Memperkuat Bukti Kepemilikan Hak Cipta
Jayapura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima permohonan online pencatatan ciptaan karya seni batik bermotifkan burung cendrawasih dan rumah adat honai khas Papua.
Pencipta seni motif batik tersebut adalah Yohanes Walilo putra asli Papua. Dirinya menjelaskan bahwa motif batik yang dibuatnya untuk menunjukan ciri khas dari budaya Papua.
Yohanes kemudian menjelaskan filosofi dari motif batiknya yaitu gambar burung cendrawasih merupakan burung yang hanya ada di wilayah Papua. Selain itu, ada pula rumah Honai yang merupakan salah satu rumah khas Papua, namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya dapat temui pada suku Dani tepatnya di lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Pihak DJKI Kemenkumham menilai bahwa motif batik milik Yohanes perlu dicatatkan, sebab, motif tersebut belum ada dipasaran. Di mana yang membedakan motif batik milik Yohanes dengan yang beredar dipasaran adalah pada sisi belakang pakaian batik bergambarkan rumah adat honai, dimodifikasi dengan menambahkan ilustrasi panah dan perisai khas Papua.
Yohanes merasa pencatatan karya ciptaannya ke DJKI Kemenkumham perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendapat kepastian hukum agar ciptaannya tidak ditiru dan dijiplak oleh orang lain.
Motif batik merupakan salah satu unsur jenis ciptaan yang dapat dilindungi hak ciptanya.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Karya seni batik yang dimaksud dalam UU Hak Cipta yaitu adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
Di mana jangka waktu pelindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer berlaku selama seumur hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa sekalipun pelindungan hak cipta itu bersifat deklaratif, yaitu suatu karya akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke publik.
“Namun, untuk memperkuat pelindungan hak cipta, para pelaku seni dan insan kreatif perlu mencatatkan karya ciptanya ke DJKI. Hal ini berguna untuk memperkuat bukti kepemilikan manakala terjadi sengketa,” kata Razilu.
Razilu pun menyebutkan beberapa keuntungan dalam pencatatan hak cipta, diantaranya memudahkan pembuktian atas ciptaan yang dimiliki jika ada sengketa di pengadilan; Informasi ciptaan dan produk hak terkait yang dicatatkan akan dimasukkan dalam database DJKI; serta memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta.
Dalam perspektif hak cipta, penggandaan batik motif yang diproduksi secara printing dan bukan dengan cara cap, tulis, atau kombinasi keduanya untuk tujuan ekonomi tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yakni Yohanes Walilo merupakan suatu pembajakan.
Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta.
Pencipta seni motif batik tersebut adalah Yohanes Walilo putra asli Papua. Dirinya menjelaskan bahwa motif batik yang dibuatnya untuk menunjukan ciri khas dari budaya Papua.
Yohanes kemudian menjelaskan filosofi dari motif batiknya yaitu gambar burung cendrawasih merupakan burung yang hanya ada di wilayah Papua. Selain itu, ada pula rumah Honai yang merupakan salah satu rumah khas Papua, namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya dapat temui pada suku Dani tepatnya di lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Pihak DJKI Kemenkumham menilai bahwa motif batik milik Yohanes perlu dicatatkan, sebab, motif tersebut belum ada dipasaran. Di mana yang membedakan motif batik milik Yohanes dengan yang beredar dipasaran adalah pada sisi belakang pakaian batik bergambarkan rumah adat honai, dimodifikasi dengan menambahkan ilustrasi panah dan perisai khas Papua.
Yohanes merasa pencatatan karya ciptaannya ke DJKI Kemenkumham perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendapat kepastian hukum agar ciptaannya tidak ditiru dan dijiplak oleh orang lain.
Motif batik merupakan salah satu unsur jenis ciptaan yang dapat dilindungi hak ciptanya.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Karya seni batik yang dimaksud dalam UU Hak Cipta yaitu adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
Di mana jangka waktu pelindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer berlaku selama seumur hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa sekalipun pelindungan hak cipta itu bersifat deklaratif, yaitu suatu karya akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke publik.
“Namun, untuk memperkuat pelindungan hak cipta, para pelaku seni dan insan kreatif perlu mencatatkan karya ciptanya ke DJKI. Hal ini berguna untuk memperkuat bukti kepemilikan manakala terjadi sengketa,” kata Razilu.
Razilu pun menyebutkan beberapa keuntungan dalam pencatatan hak cipta, diantaranya memudahkan pembuktian atas ciptaan yang dimiliki jika ada sengketa di pengadilan; Informasi ciptaan dan produk hak terkait yang dicatatkan akan dimasukkan dalam database DJKI; serta memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta.
Dalam perspektif hak cipta, penggandaan batik motif yang diproduksi secara printing dan bukan dengan cara cap, tulis, atau kombinasi keduanya untuk tujuan ekonomi tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yakni Yohanes Walilo merupakan suatu pembajakan.
Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta.
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
