Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Pada sesi perdana yang berlangsung 14 April 2025 lalu, peserta yang terdiri dari para eksekutif di bidang teknologi informasi (TI) dari berbagai kantor kekayaan intelektual (KI) anggota WIPO berkesempatan untuk mengeksplorasi aspek TI yang berkembang pesat dan dampaknya terhadap strategi bisnis dan pemberian layanan KI.
Sementara di hari kedua, DJKI juga aktif dalam diskusi terkait pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk Image Similarity for Trademark. Dalam diskusi tersebut, DJKI mendapat masukan dari Korean Intellectual Property Office (KIPO). Gyudong Han selaku Direktur Divisi Sistem Informasi KIPO mengatakan pentingnya peningkatan akurasi dengan menambahkan klasifikasi Vienna dalam modelling AI. Sementara itu, Andrew Au selaku Head of Future Systems Team dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) menambahkan pentingnya sosialisasi penggunaan AI kepada pemeriksa merek di lingkungan DJKI.
Berlanjut ke tanggal 16 April 2025 yang sekaligus menjadi sesi terakhir dari forum WILD, Direktur TI Ika Ahyani Kurniawati selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjabarkan beberapa terobosan penting Kementerian Hukum di tahun 2025.
“Pada tahun ini, Kementerian Hukum telah meluncurkan transformasi digital guna membangun satu platfrom layanan yang ada di seluruh Kementerian Hukum. Hal ini mencakup layanan yang bersifat internal maupun layanan publik kepada masyarakat,” jelas Ika.
Pada kesempatan yang sama, Ika menambahkan bahwa DJKI telah mengintegrasikan AI dalam proses pendaftaran merek. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efisiensi dan keakuratan pendaftaran merek. Mesin pencarian AI tersebut dapat melakukan penelusuran terhadap kemiripan gambar merek dan desain maupun kemiripan fonetik.
“Fitur tersebut diharapkan dapat membantu pemohon maupun pemeriksa merek dalam mengidentifikasi potensi kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya,” pungkas Ika.
Sebagai informasi, WILD merupakan sebuah kegiatan yang berfungsi sebagai platform pertukaran wawasan berharga dan praktik terbaik dalam mengeksplorasi proyek kolaboratif di bidang KI, dengan memanfaatkan solusi digital dan teknologi yang sedang berkembang. Kehadiran Ika selaku pembicara dalam forum tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait standar teknologi KI internasional.
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Rabu, 16 April 2025