Pentingnya Pelindungan KI Untuk Perguruan Tinggi
Jakarta - Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang menghasilkan produk Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya daya saing bangsa.
Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun di Aula lantai 8, Gedung DJKI pada hari Kamis, 28 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait KI.
Pada kegiatan ini Handi Nugraha selaku Subkoordinator Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI menjelaskan bahwa DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.
“Melalui DJKI kita bisa mengajukan pencatatan maupun pendaftaran KI yang kita miliki agar mendapatkan pelindungan secara hukum seperti merek dagang, suatu karya cipta atau sebuah inovasi,” ujar Handi.
Handi juga menjelaskan pentingnya pelindungan KI. Pertama, sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kedua, sebagai aset bisnis tidak kasat mata yang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, Sebagai alat menciptakan atau menambah nilai.
Keempat, sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen serta sebagai alat promosi. Kelima, sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan invensi. Terakhir, KI juga sebagai sumber bisnis baru melalui invensi dan inovasi.
Pada kesempatan yang sama, Rahmah Marsinah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun sangat berterima kasih atas kesempatan kunjungan mahasiswa yang diberikan oleh pihak DJKI.
“Kegiatan ini sangat berguna sekali dan kami mengucapkan terima kasih karena melalui kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang KI untuk para mahasiswa kami,” kata Rahma. (Arm/Ver)
Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun di Aula lantai 8, Gedung DJKI pada hari Kamis, 28 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait KI.
Pada kegiatan ini Handi Nugraha selaku Subkoordinator Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI menjelaskan bahwa DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.
“Melalui DJKI kita bisa mengajukan pencatatan maupun pendaftaran KI yang kita miliki agar mendapatkan pelindungan secara hukum seperti merek dagang, suatu karya cipta atau sebuah inovasi,” ujar Handi.
Handi juga menjelaskan pentingnya pelindungan KI. Pertama, sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kedua, sebagai aset bisnis tidak kasat mata yang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, Sebagai alat menciptakan atau menambah nilai.
Keempat, sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen serta sebagai alat promosi. Kelima, sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan invensi. Terakhir, KI juga sebagai sumber bisnis baru melalui invensi dan inovasi.
Pada kesempatan yang sama, Rahmah Marsinah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun sangat berterima kasih atas kesempatan kunjungan mahasiswa yang diberikan oleh pihak DJKI.
“Kegiatan ini sangat berguna sekali dan kami mengucapkan terima kasih karena melalui kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang KI untuk para mahasiswa kami,” kata Rahma. (Arm/Ver)
LIPUTAN TERKAIT
Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek
Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.
Selasa, 24 Juni 2025
DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.
Selasa, 24 Juni 2025
Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek
Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.
Senin, 23 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
KI adalah Pondasi bagi Inovasi Berkelanjutan dan Kewirausahaan di Era Perubahan yang Serba Cepat
Rabu, 25 Juni 2025
DJKI Dorong Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Melalui Pelindungan Merek Kolektif
Rabu, 25 Juni 2025
Kuliah Umum DJKI di UTM: Pentingnya Pelindungan dan Komersialisasi KI
Rabu, 25 Juni 2025
