Kemenkumham Gelar Finalisasi Penyusunan Roadmap untuk Hasilkan Rencana Kerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Bekasi - Dalam rangka mewujudkan rencana kerja yang efektif, efisien dan akuntabel Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Biro Perencanaan mengadakan kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, Barang Milik Negara (BMN) dan Teknologi Informasi (TI) Kemenkumham Tahun 2020-2024 pada tanggal 25 s.d 28 Juli 2022 di Avenzel Hotel and Convention Center, Bekasi.
Kegiatan ini merupakan tahap finalisasi konsep roadmap agar menghasilkan rencana kerja yang diharapkan. Selain itu, dokumen yang telah disusun dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengungkapkan bahwa terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan roadmap SDM, Kelembagaan, BMN dan TI Kemenkumham 2020-2024.
“Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara roadmap berarti ada sesuatu yang ingin kita tuju. Pada saat kita berbicara kelembagaan misalnya, kelembagaan seperti apa yang diinginkan oleh Kemenkumham dengan sisa waktu usia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan berakhir di tahun 2024,” ucapnya.
“Dengan roadmap ini diharapkan apa yang akan terwujud di tahun 2023 dan 2024. Sifatnya adalah supportive, mendukung terhadap capaian kinerja Kemenkumham secara keseluruhan, di mana kita saat ini menyiapkan wadahnya, menyiapkan orangnya, menyiapkan sarana dan prasarana, juga menyiapkan teknologi informasinya,” lanjut Ida.
Ia juga mengharapkan, pada saat finalisasi penyusunan roadmap harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi ketika reviu renstra karena hal tersebut akan menjadi cikal bakal dalam menentukan roadmap di Kemenkumham untuk proyeksi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, juga rencana kerja setiap tahun.
“Renstra kita juga akan berakhir di tahun 2024 dengan berbagai perubahannya dan roadmap juga menyesuaikan, diharapkan roadmap yang kita susun itu akan menjadi best line pada saat kita menyusun renstra yang akan datang,” imbuhnya.
Hal penting lainnya yang Ida sampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penyusunan roadmap agar dilakukan dengan sungguh-sungguh karena hasil yang diperoleh akan menggambarkan organisasi Kemenkumham yang sesungguhnya.
Selain itu, roadmap ini juga harus segera diselesaikan supaya bisa dijadikan hadiah sekaligus legasi dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) mendatang.
“Roadmap ini juga harus segera kita selesaikan karena harapan kami bisa menjadi kado buat hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-77,” ujar Ida.
Sebagai informasi, kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Kemenkumham Tahun 2020-2024 dihadiri oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). (uh/syl)
Kegiatan ini merupakan tahap finalisasi konsep roadmap agar menghasilkan rencana kerja yang diharapkan. Selain itu, dokumen yang telah disusun dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengungkapkan bahwa terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan roadmap SDM, Kelembagaan, BMN dan TI Kemenkumham 2020-2024.
“Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara roadmap berarti ada sesuatu yang ingin kita tuju. Pada saat kita berbicara kelembagaan misalnya, kelembagaan seperti apa yang diinginkan oleh Kemenkumham dengan sisa waktu usia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan berakhir di tahun 2024,” ucapnya.
“Dengan roadmap ini diharapkan apa yang akan terwujud di tahun 2023 dan 2024. Sifatnya adalah supportive, mendukung terhadap capaian kinerja Kemenkumham secara keseluruhan, di mana kita saat ini menyiapkan wadahnya, menyiapkan orangnya, menyiapkan sarana dan prasarana, juga menyiapkan teknologi informasinya,” lanjut Ida.
Ia juga mengharapkan, pada saat finalisasi penyusunan roadmap harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi ketika reviu renstra karena hal tersebut akan menjadi cikal bakal dalam menentukan roadmap di Kemenkumham untuk proyeksi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, juga rencana kerja setiap tahun.
“Renstra kita juga akan berakhir di tahun 2024 dengan berbagai perubahannya dan roadmap juga menyesuaikan, diharapkan roadmap yang kita susun itu akan menjadi best line pada saat kita menyusun renstra yang akan datang,” imbuhnya.
Hal penting lainnya yang Ida sampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penyusunan roadmap agar dilakukan dengan sungguh-sungguh karena hasil yang diperoleh akan menggambarkan organisasi Kemenkumham yang sesungguhnya.
Selain itu, roadmap ini juga harus segera diselesaikan supaya bisa dijadikan hadiah sekaligus legasi dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) mendatang.
“Roadmap ini juga harus segera kita selesaikan karena harapan kami bisa menjadi kado buat hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-77,” ujar Ida.
Sebagai informasi, kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Kemenkumham Tahun 2020-2024 dihadiri oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). (uh/syl)
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
