Ingin Lindungi Indonesia dari Barang Palsu, Pemerintah Temui Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai AS
Los Angeles - Pemerintah melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) terus melakukan upaya untuk membebaskan Indonesia dari barang bajakan.
Delegasi satgas ops yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertandang ke Kantor Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 November 2021.
TECC adalah gugus tugas yang terbentuk dari Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai (ICE), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk memberantas organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan komersial dengan meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi langsung, dan menyatukan upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi penipuan perdagangan dan kejahatan kekayaan intelektual.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan satgas pengamanan AS ini.
“Saya pastikan bahwa barang-barang palsu yang masuk ke Indonesia pasti tidak akan lolos. Tetapi jika ada barang ekspor dari kami yang lepas, silakan laporkan kepada satgas kami,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam pertemuan tersebut.
“Ya dan sebaliknya, jika Anda membutuhkan informasi terkait penyelundupan US atau paling tidak LA, kami akan membantu,” jawab John Chopp, agen spesial HSI.
Selain itu, Indonesia juga berdiskusi tentang mekanisme kerja TECC yang bekerja sama dengan lebih dari 40 agensi. Agensi tersebut terdiri dari para ahli yang dapat membantu ICE mengidentifikasi barang yang akan masuk.
“Bagi kami di TECC, komunikasi adalah kunci. Kami bekerja sama dengan banyak agensi ahli yang membantu kami dalam melakukan investigasi hingga penegakan hukum sehingga kami dapat berkoordinasi dan berkomunikasi langsung,” terang Angel Villagrana, salah satu opsir CBP.
Villagrana lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua proses hukum yang bisa dilakukan ketika ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual di perbatasan. Pertama, jika barang masuk ke AS teridentifikasi melanggar peraturan kekayaan intelektual, maka akan disita oleh ICE. Importir atau pemilik barang tersebut akan memiliki waktu 90 hari untuk membela barang tersebut sebelum dihancurkan.
Yang kedua, CBP akan menginvestigasi importir dan membuktikan bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum. Importir baru bisa dikenakan hukuman jika dia terbukti menyadari telah berjualan barang palsu.
Melalui model TECC, CBP dan ICE HSI secara proaktif mengidentifikasi, melarang, dan menyelidiki kargo masuk yang melanggar undang-undang Kepabeanan AS serta undang-undang dan peraturan terkait. TECC juga mempromosikan kolaborasi antar lembaga, berbagi informasi dan sumber daya, dan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan misi penegakan perdagangan dari lembaga anggota.
Sementara itu, Indonesia sendiri telah memiliki satgas ops yang terdiri dari lima kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan langsung di bidang pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Satgas ini diharapkan dapat melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual secara terkoordinasi.
Dalam kunjungan ini, delegasi Indonesia diajak untuk untuk melihat barang-barang bajakan yang berhasil disita oleh TECC Los Angeles. Sebagai informasi, delegasi DJKI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dede Mia Yusanti, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli. (kad/irm)
Delegasi satgas ops yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertandang ke Kantor Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 November 2021.
TECC adalah gugus tugas yang terbentuk dari Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai (ICE), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk memberantas organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan komersial dengan meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi langsung, dan menyatukan upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi penipuan perdagangan dan kejahatan kekayaan intelektual.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan satgas pengamanan AS ini.
“Saya pastikan bahwa barang-barang palsu yang masuk ke Indonesia pasti tidak akan lolos. Tetapi jika ada barang ekspor dari kami yang lepas, silakan laporkan kepada satgas kami,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam pertemuan tersebut.
“Ya dan sebaliknya, jika Anda membutuhkan informasi terkait penyelundupan US atau paling tidak LA, kami akan membantu,” jawab John Chopp, agen spesial HSI.
Selain itu, Indonesia juga berdiskusi tentang mekanisme kerja TECC yang bekerja sama dengan lebih dari 40 agensi. Agensi tersebut terdiri dari para ahli yang dapat membantu ICE mengidentifikasi barang yang akan masuk.
“Bagi kami di TECC, komunikasi adalah kunci. Kami bekerja sama dengan banyak agensi ahli yang membantu kami dalam melakukan investigasi hingga penegakan hukum sehingga kami dapat berkoordinasi dan berkomunikasi langsung,” terang Angel Villagrana, salah satu opsir CBP.
Villagrana lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua proses hukum yang bisa dilakukan ketika ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual di perbatasan. Pertama, jika barang masuk ke AS teridentifikasi melanggar peraturan kekayaan intelektual, maka akan disita oleh ICE. Importir atau pemilik barang tersebut akan memiliki waktu 90 hari untuk membela barang tersebut sebelum dihancurkan.
Yang kedua, CBP akan menginvestigasi importir dan membuktikan bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum. Importir baru bisa dikenakan hukuman jika dia terbukti menyadari telah berjualan barang palsu.
Melalui model TECC, CBP dan ICE HSI secara proaktif mengidentifikasi, melarang, dan menyelidiki kargo masuk yang melanggar undang-undang Kepabeanan AS serta undang-undang dan peraturan terkait. TECC juga mempromosikan kolaborasi antar lembaga, berbagi informasi dan sumber daya, dan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan misi penegakan perdagangan dari lembaga anggota.
Sementara itu, Indonesia sendiri telah memiliki satgas ops yang terdiri dari lima kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan langsung di bidang pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Satgas ini diharapkan dapat melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual secara terkoordinasi.
Dalam kunjungan ini, delegasi Indonesia diajak untuk untuk melihat barang-barang bajakan yang berhasil disita oleh TECC Los Angeles. Sebagai informasi, delegasi DJKI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dede Mia Yusanti, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli. (kad/irm)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
