DJKI Sabet Penghargaan Peraih Nilai SAKIP Tertinggi di Kemenkumham

Jakarta -  Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto menyatakan kebanggaannya atas peraihan penghargaan tertinggi kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DJKI dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan ini diserahkan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu bersama Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemenkumham Reynhard Silitongan.

“Saya senang dan bangga. Ini semua jerih payah seluruh pegawai dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJKI, terutama Ibu Dirjen (Dirjen KI) atas dorongan dan motivasi sehingga mewujudkan SAKIP yang kita harapkan,” ujar Sucipto setelah menerima penghargaan di Hotel Aston Grogol, Jakarta Barat, pada Rabu, 8 November 2023. 

Meski demikian, Sucipto menyadari bahwa masih ada ruang perbaikan untuk SAKIP DJKI. Pihaknya meminta komitmen seluruh pegawai agar akuntabilitas DJKI bisa lebih baik ke depan. 

“(Kenaikan nilai SAKIP) itu kembali kepada kita untuk membuat program ke depan dan komitmen yang konsisten dengan mengedepankan organisasi kita ini taat administrasi,   substansi dan hukum. Kalau itu semua sudah dilakukan maka kinerjanya akan baik dan tentunya nilai SAKIP akan bisa dipertahankan,” paparnya . 

Sucipto menargetkan peningkatan dua digit angka SAKIP DJKI tahun ini. Sebagai informasi, nilai SAKIP DJKI pada 2023 adalah 86,55, naik dari 84,35 pada 2022. Untuk itu, Sucipto mengatakan pihaknya akan terus menaikkan standar mutu dan kualitas layanan DJKI dengan meraih sertifikasi pelayanan kelas dunia.

“Kita ada banyak sertifikasi yang ingin diraih di 2024, salah satunya ISO 9001, dan ISO untuk pengelolaan TI seperti ISO 20000-1 Sistem Manajemen Layanan Informasi dan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan Itjen Kemenkumham dalam rangka Hari Jadi Itjen ke-57 sekaligus Penguatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2023.



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya