Masyarakat Balikpapan Antusias Mengikuti Konsultasi KI
Balikpapan - Melanjutkan penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Kalimantan Timur, para ahli kekayaan intelektual (KI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan layanan konsultasi tatap muka bagi para pemohon di Mal Living Plaza, Balikpapan pada tanggal 28 s.d 29 Juli 2022.
Pada kesempatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi secara langsung mengenai tata cara permohonan KI maupun menyelesaikan kendala yang dialami saat mengajukan permohonan.
Diah Kurnia, produsen Kurnia WP Batik Balikpapan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan konsultasi di MIC ini.
"Melalui konsultasi saya jadi paham semua karya yang kita buat itu bisa dilindungi, ada banyak kemudahan, contohnya jika kita punya lebih dari 10 motif batik yang ingin dilindungi maka tidak perlu apply pelindungannya satu-satu. Bisa dikompilasi dalam satu permohonan," ujar Diah.
Sedangkan Zainal, pelaku usaha makanan khas Balikpapan amplang juga datang langsung untuk melakukan konsultasi pendaftaran merek produknya.
"Saya menanyakan cara proses pendaftaran.
Sebelumnya saya sudah titip orang lain untuk urus merek saya tapi tidak selesai sampai saat ini. Maka dari itu saya datang langsung untuk konsultasi caranya," terang Zainal.
Zainal berencana untuk memasarkan produknya ke luar Balikpapan setelah merek produknya telah terdaftar dan dilindungi.
Tidak hanya hak cipta dan merek, kegiatan MIC juga memberikan konsultasi KI lainnya, salah satunya indikasi geografis (IG).
Hesti, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur datang ke MIC untuk berkonsultasi mengenai pengajuan permohonan IG berupa produk Gula Aren Tuana Tuha dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kemarin dapat kabar ada sedikit perbaikan pada permohonan IG kami. Nah, di sini kami ingin konsultasi lagi apa saja yang harus diperbaiki. Dapat solusi dari narasumber untuk membuat surat perbaikan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)," kata Hesti.
Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli KI, baik Diah, Zainal, maupun Hesti merasa penyelenggaraan konsultasi pada MIC dapat memberikan pencerahan dan jalan ke luar dari kendala yang mereka hadapi saat mengajukan permohonan.
Ketiganya berharap kegiatan MIC dapat digelar secara rutin untuk membantu masyarakat dalam memahami pendaftaran dan pencatatan KI.
Sebagai informasi, per Juli 2022 Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sebanyak 22 permohonan hak cipta, 20 permohonan merek, dan 1 permohonan paten. Melalui penyelenggaraan MIC diharapkan jumlah permohonan KI dapat terus meningkat ke depannya.
Pada kesempatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi secara langsung mengenai tata cara permohonan KI maupun menyelesaikan kendala yang dialami saat mengajukan permohonan.
Diah Kurnia, produsen Kurnia WP Batik Balikpapan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan konsultasi di MIC ini.
"Melalui konsultasi saya jadi paham semua karya yang kita buat itu bisa dilindungi, ada banyak kemudahan, contohnya jika kita punya lebih dari 10 motif batik yang ingin dilindungi maka tidak perlu apply pelindungannya satu-satu. Bisa dikompilasi dalam satu permohonan," ujar Diah.
Sedangkan Zainal, pelaku usaha makanan khas Balikpapan amplang juga datang langsung untuk melakukan konsultasi pendaftaran merek produknya.
"Saya menanyakan cara proses pendaftaran.
Sebelumnya saya sudah titip orang lain untuk urus merek saya tapi tidak selesai sampai saat ini. Maka dari itu saya datang langsung untuk konsultasi caranya," terang Zainal.
Zainal berencana untuk memasarkan produknya ke luar Balikpapan setelah merek produknya telah terdaftar dan dilindungi.
Tidak hanya hak cipta dan merek, kegiatan MIC juga memberikan konsultasi KI lainnya, salah satunya indikasi geografis (IG).
Hesti, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur datang ke MIC untuk berkonsultasi mengenai pengajuan permohonan IG berupa produk Gula Aren Tuana Tuha dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kemarin dapat kabar ada sedikit perbaikan pada permohonan IG kami. Nah, di sini kami ingin konsultasi lagi apa saja yang harus diperbaiki. Dapat solusi dari narasumber untuk membuat surat perbaikan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)," kata Hesti.
Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli KI, baik Diah, Zainal, maupun Hesti merasa penyelenggaraan konsultasi pada MIC dapat memberikan pencerahan dan jalan ke luar dari kendala yang mereka hadapi saat mengajukan permohonan.
Ketiganya berharap kegiatan MIC dapat digelar secara rutin untuk membantu masyarakat dalam memahami pendaftaran dan pencatatan KI.
Sebagai informasi, per Juli 2022 Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sebanyak 22 permohonan hak cipta, 20 permohonan merek, dan 1 permohonan paten. Melalui penyelenggaraan MIC diharapkan jumlah permohonan KI dapat terus meningkat ke depannya.
TAGS
#Mobile IP ClinicLIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.
Rabu, 12 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual
Kamis, 13 Maret 2025
