Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Dalam paparannya, Andrieansjah mengatakan bahwa notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait KI, khususnya terkait pembuatan akta-akta autentik yang berkaitan dengan beberapa jenis layanan KI.
“Peran akta notaris sangat penting dalam berbagai aspek KI, mulai dari pendirian badan usaha, pembuatan perjanjian lisensi hingga pengalihan hak atas KI, Notaris juga berperan dalam pelindungan KI melalui pencatatan hak cipta, pengesahan bukti penciptaan, serta pembuatan akta wasiat dan waris,” ujar Andrieansjah.
Andrieansjah mengambil sebuah contoh kasus bahwa ketika terjadi sengketa kepemilikan hak atas KI, menurutnya akta notaris adalah salah satu alat bukti autentik yang diakui pengadilan. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik itu sendiri tertera pada Pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kampus Semanggi dan Kaprodi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan Susi Susantijo dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam seminar tersebut.
“Dengan kehadiran DJKI, semoga seminar ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi seluruh peserta, terutama bagi para mahasiswa calon magister kenotariatan,” pungkas Susi.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik Harun Sulianto sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama pada Jumat, 21 Maret 2025 di Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU), Jakarta. Sebelumnya, Harun menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
Jumat, 21 Maret 2025
Kamis, 27 Maret 2025
Senin, 24 Maret 2025
Jumat, 21 Maret 2025