Kemenkumham Gelar Finalisasi Penyusunan Roadmap untuk Hasilkan Rencana Kerja yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Bekasi - Dalam rangka mewujudkan rencana kerja yang efektif, efisien dan akuntabel Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Biro Perencanaan mengadakan kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, Barang Milik Negara (BMN) dan Teknologi Informasi (TI) Kemenkumham Tahun 2020-2024 pada tanggal 25 s.d 28 Juli 2022 di Avenzel Hotel and Convention Center, Bekasi.
Kegiatan ini merupakan tahap finalisasi konsep roadmap agar menghasilkan rencana kerja yang diharapkan. Selain itu, dokumen yang telah disusun dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengungkapkan bahwa terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan roadmap SDM, Kelembagaan, BMN dan TI Kemenkumham 2020-2024.
“Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara roadmap berarti ada sesuatu yang ingin kita tuju. Pada saat kita berbicara kelembagaan misalnya, kelembagaan seperti apa yang diinginkan oleh Kemenkumham dengan sisa waktu usia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan berakhir di tahun 2024,” ucapnya.
“Dengan roadmap ini diharapkan apa yang akan terwujud di tahun 2023 dan 2024. Sifatnya adalah supportive, mendukung terhadap capaian kinerja Kemenkumham secara keseluruhan, di mana kita saat ini menyiapkan wadahnya, menyiapkan orangnya, menyiapkan sarana dan prasarana, juga menyiapkan teknologi informasinya,” lanjut Ida.
Ia juga mengharapkan, pada saat finalisasi penyusunan roadmap harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi ketika reviu renstra karena hal tersebut akan menjadi cikal bakal dalam menentukan roadmap di Kemenkumham untuk proyeksi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, juga rencana kerja setiap tahun.
“Renstra kita juga akan berakhir di tahun 2024 dengan berbagai perubahannya dan roadmap juga menyesuaikan, diharapkan roadmap yang kita susun itu akan menjadi best line pada saat kita menyusun renstra yang akan datang,” imbuhnya.
Hal penting lainnya yang Ida sampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penyusunan roadmap agar dilakukan dengan sungguh-sungguh karena hasil yang diperoleh akan menggambarkan organisasi Kemenkumham yang sesungguhnya.
Selain itu, roadmap ini juga harus segera diselesaikan supaya bisa dijadikan hadiah sekaligus legasi dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) mendatang.
“Roadmap ini juga harus segera kita selesaikan karena harapan kami bisa menjadi kado buat hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-77,” ujar Ida.
Sebagai informasi, kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Kemenkumham Tahun 2020-2024 dihadiri oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). (uh/syl)
Kegiatan ini merupakan tahap finalisasi konsep roadmap agar menghasilkan rencana kerja yang diharapkan. Selain itu, dokumen yang telah disusun dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengungkapkan bahwa terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan roadmap SDM, Kelembagaan, BMN dan TI Kemenkumham 2020-2024.
“Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara roadmap berarti ada sesuatu yang ingin kita tuju. Pada saat kita berbicara kelembagaan misalnya, kelembagaan seperti apa yang diinginkan oleh Kemenkumham dengan sisa waktu usia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan berakhir di tahun 2024,” ucapnya.
“Dengan roadmap ini diharapkan apa yang akan terwujud di tahun 2023 dan 2024. Sifatnya adalah supportive, mendukung terhadap capaian kinerja Kemenkumham secara keseluruhan, di mana kita saat ini menyiapkan wadahnya, menyiapkan orangnya, menyiapkan sarana dan prasarana, juga menyiapkan teknologi informasinya,” lanjut Ida.
Ia juga mengharapkan, pada saat finalisasi penyusunan roadmap harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi ketika reviu renstra karena hal tersebut akan menjadi cikal bakal dalam menentukan roadmap di Kemenkumham untuk proyeksi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, juga rencana kerja setiap tahun.
“Renstra kita juga akan berakhir di tahun 2024 dengan berbagai perubahannya dan roadmap juga menyesuaikan, diharapkan roadmap yang kita susun itu akan menjadi best line pada saat kita menyusun renstra yang akan datang,” imbuhnya.
Hal penting lainnya yang Ida sampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penyusunan roadmap agar dilakukan dengan sungguh-sungguh karena hasil yang diperoleh akan menggambarkan organisasi Kemenkumham yang sesungguhnya.
Selain itu, roadmap ini juga harus segera diselesaikan supaya bisa dijadikan hadiah sekaligus legasi dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) mendatang.
“Roadmap ini juga harus segera kita selesaikan karena harapan kami bisa menjadi kado buat hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-77,” ujar Ida.
Sebagai informasi, kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Kemenkumham Tahun 2020-2024 dihadiri oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). (uh/syl)
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi
Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.
Jumat, 22 November 2024
Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Jumat, 22 November 2024
Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia.
Rabu, 20 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Selasa, 26 November 2024
Tenun Ikat Amarasi Kupang Satu Langkah Lebih Dekat Mendapatkan Status Indikasi Geografis
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Senin, 25 November 2024
