DJKI Monitor Pemenuhan Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Seluruh Indonesia

Jakarta -  Bergerak di bidang pelayanan publik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke seluruh wilayah di Indonesia menjadi fokus utama.


Oleh karena itu, DJKI menggelar Verifikasi Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Program Kekayaan Intelektual (KI) pada triwulan dua di tahun 2022 yang merupakan sarana monitoring pelaksanaan target kinerja di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. 

Hal itu sejalan dengan pendapat Plh. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Anggoro Dasananto yang mengatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat mengintegrasikan proses peningkatan kinerja DJKI maupun seluruh Kanwil Kemenkumham di Indonesia melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi atas capaiannya.


“Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan kinerja organisasi kedepannya,” ujar Anggoro dalam sambutannya pada Senin, 11 Juli 2022 di Hotel Shangri La Jakarta. 

Adapun 4 (empat) target kinerja (tarja) Kanwil Kemenkumham Program KI di tahun 2022 adalah implementasi perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan KI, peningkatan permohonan indikasi geografis, mendorong pertumbuhan KI melalui Mobile IP Clinic (MIC) serta penegakan pelindungan KI di wilayah melalui pusat perbelanjaan berbasis KI. 

“Keempat tarja itu sangat berkaitan dengan tarja pusat bahkan menjadi program unggulan DJKI di tahun 2022, misalnya pada MIC di 33 Kanwil. Hal itu merupakan tantangan mengingat ujung tombak keberhasilan program unggulan tersebut justru ada pada ampuan Kanwil Kemenkumham.” terang Anggoro. 

Dengan demikian Anggoro mengapresiasi seluruh jajaran kantor wilayah dalam hal pemenuhan tarja Kanwil sebagai perpanjangan tangan DJKI di seluruh wilayah di Indonesia dalam menyukseskan program unggulan DJKI. 


“Mari kita bersama-sama bergandeng tangan bekerja cerdas, bekerja keras, ikhlas dan tuntas dalam mewujudkan kejayaan DJKI khususnya Kemenkumham pada umumnya,” ajak Anggoro. 

Ia berharap 4 (empat) tarja program KI di daerah dapat sukses dan berjalan dengan baik sehingga dengan tercapainya tarja bersama dapat mewujudkan cita-cita DJKI menjadi kantor KI berkelas dunia yang berlandaskan semangat reformasi birokrasi dengan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. (CAN/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya