DJKI Ingin Sineas Perfilman Indonesia Eksis di Kancah Internasional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berharap dunia perfilman Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, namun juga memiliki eksistensi di kancah internasional. 

“Saat ini sineas perfilman di Indonesia karyanya sudah sangat luar biasa. Banyak film di Indonesia menembus jutaan penonton. Ini artinya karya anak bangsa sudah sangat diminati masyarakat. Setelah suskses di Indonesia, kami terus dukung agar juga sukses secara internasional,” tutur Direktur Penyidikan dan Penyelesaian sengketa Anom Wibowo dalam kegiatan Script to Screen Film Workshop 2022 di Flix Cinema, Astha District 8, pada Senin, 25 Juli 2022. 



Kegiatan Script to Screen Film Workshop merupakan salah satu upaya DJKI dalam memberikan apresiasi terhadap dunia perfilman sekaligus meningkatkan kembali gairah industri perfilman. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Motion Picture Association (MPA) bekerjasama dengan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) setelah sempat absen 3 tahun karena pandemi covid.  

“Kegiatan ini sejalan dengan pencanangan DJKI di tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta. Tahun ini adalah tahun para kreator, sehingga DJKI berkomitmen untuk memberikan pelindungan hukum yang maksimal,” ujar Anom. 

Sementara itu pada tahun 2021 hingga Juni 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menangani 4.042 pelanggaran KI atas rekomendasi DJKI. DJKI terus membangun komunikasi dengan para kreator, sekaligus menyosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan kreator terkait pentingnya perlindungan KI. 

“DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan hukum KI. Salah satunya ialah melalui pembentukan Intellectual Property Task Force (IP Task Force) yang beranggotakan DJKI dan 8 kementerian/lembaga lainnya. Harapannya para kreator merasa nyaman dan bersemangat menghasilkan karya,” tambahnya.

Pada kegiatan ini, produser film terkemuka dari MAGMA Entertainment  Linda Gozali menerima MPA Asia Pacific Copyright Educator (A.C.E.) Award setelah tertunda sejak 2019. Penghargaan ini diberikan MPA atas apresiasi atas pencapaian dan dedikasinya terhadap pelindungan hak cipta.



“Terima kasih atas insan perfilman dan pemerintah, dalam hal ini DJKI yang telah memberikan dukungan penuh atas perlindungan KI khususnya hak cipta di Indonesia,” ucap Linda.

Sebagai informasi, MPA adalah asosiasi perdagangan yang mewakili enam produser dan distributor film serta hiburan televisi internasional, di antaranya Walt Disney Studios Motion Pictures; Netflix Studios, LLC.; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment Inc.;Universal City Studios, LLC; Warner Bros. Entertainment Inc. (DES/KAD)


TAGS

#Hak Cipta

LIPUTAN TERKAIT

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Jumat, 22 November 2024

Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia. 

Rabu, 20 November 2024

Selengkapnya