DJKI dan TikTok Shop Bahas Penindakan Pelanggaran KI

Jakarta - Penggunaan platform media sosial yang semakin meluas, seperti TikTok Shop, telah menjadi tren belanja online yang semakin populer. Namun, popularitasnya juga membawa tantangan baru dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan pencegahan peredaran barang palsu. 

Peristiwa ini menjadi perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga pemerintah dalam pelindungan KI di Indonesia dalam menyikapi TikTok Shop.

Oleh karena itu, DJKI menerima audiensi TikTok Shop untuk mendapatkan bimbingan akan pelindungan KI maupun antisipasi terhadap beredarnya produk palsu yang dijual di TikTok Shop pada 27 Juli 2023 di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta. 

“Peredaran barang palsu telah menyebabkan kerugian besar bagi pemilik merek terkenal dan juga merugikan konsumen yang akhirnya menerima produk berkualitas rendah. Kemitraan dengan berbagai platform e-commerce di Indonesia termasuk TikTok Shop adalah salah satu langkah maju dalam mengatasi masalah ini,” tutur Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami.

“Oleh karena itu, kami menyambut baik kunjungan dari TikTok Shop ini. Kesadaran maupun berbagai upaya pencegahan serta kolaborasi dengan platform digital populer seperti TikTok Shop merupakan langkah maju dalam upaya pencegahan pelanggaran KI dan mendukung pemegang hak untuk melindungi karya kreatif mereka,” lanjut Lastami.

TikTok Shop, yang merupakan bagian dari aplikasi media sosial TikTok, memungkinkan pengguna untuk menjual produk mereka melalui platform tersebut. Konsep ini menjadi daya tarik bagi para pengguna yang ingin memanfaatkan potensi pasar luas dan basis pengguna yang besar di TikTok. 

Simon Zhou selaku Head of Intellectual Property Protection TikTok Global menyampaikan bahwa TikTok Shop telah memiliki upaya pelindungan KI. Terdapat proses pengajuan pemberitahuan pelanggaran KI. Apabila diketahui ada pelanggaran KI di TikTok Shop, maka platform akan memberikan tindakan tegas bagi pelanggar KI tersebut.

“Penjual yang terbukti melanggar kebijakan KI di TikTok Shop ini akan diberi tindakan penegakan hukum terhadap akun mereka sesuai dengan Kebijakan Evaluasi Kinerja Penjual TikTok Shop dan Ketentuan layanan Merchant. Penjual juga harus memperhatikan bahwa pelanggaran berulang akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat,” tutur Simon.

“Untuk pemilik KI atau perwakilan resmi mereka dapat mengajukan pemberitahuan tentang pelanggaran KI melalui Pusat Perlindungan Kekayaan Intelektual TikTok Shop (Intellectual Property Protection Centre atau IPPC) atau pun bisa melalui formulir Laporan Hak Kekayaan Intelektual TikTok Shop,” tambahnya. 

Oleh karena itu, kesadaran serta upaya kerja sama antara sektor pemerintahan dan swasta dalam melindungi kekayaan intelektual untuk meningkatkan keamanan transaksi e-commerce di Indonesia sangat diperlukan. Diharapkan, platform-platform e-commerce lainnya juga dapat berperan aktif dalam memberantas peredaran barang palsu dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan terpercaya bagi seluruh pelaku ekonomi. (Ver/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya