Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti rapat bersama dengan Pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini United States Patent and Trademark Office (USPTO) dan United States Trade Representative (USTR), berkaitan dengan proposal yang diajukan oleh US dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) terkait penegakan hukum kekayaan intelektual (KI), yaitu Pathfinder Initiative Proposal on Effective Enforcement Practices Addressing the Streaming of Protected Content and Illicit Streaming Devices and Applications, Selasa, 12 September 2023.
Pada kesempatan tersebut, pihak Indonesia menyatakan setuju dalam mendukung program pathfinder yang diusungkan oleh USPTO. Hal ini juga merupakan langkah DJKI dalam melakukan penegakan hukum KI pada area streaming ilegal dan perdagangan online.
“Indonesia berencana menjadi tuan rumah dalam kegiatan diseminasi, sosialisasi pelindungan konten streaming serta aplikasi, dan perangkat streaming ilegal kepada negara negara anggota serta negara APEC,” ujar Sri Lastami Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI.
Pada kesempatan yang sama, Michelle Yang selaku perwakilan dari USTR berterima kasih atas konfirmasi dukungan yang diberikan oleh Indonesia dalam program pathfinder.
“Kami juga menerima dengan tangan terbuka untuk masukan dan saran yang diberikan terkait dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia sebagai tuan rumah. Kami tidak memberikan patokan-patokan kepada negara anggota dalam melaksanakan pendekatan pelindungan KI,” ungkap Michelle.
“Selain itu, kami juga akan mengumpulkan seluruh anggota dan merencanakan bersama agenda kegiatan pathfinder pada November 2023, pembahasan termasuk usulan dalam penganggaran pelaksanaan kegiatan tersebut,” lanjutnya.
Di sisi yang sama, Direktur Teknologi Informasi KI Dede Mia Yusanti juga meminta klarifikasi terkait dengan peran USPTO dalam berbagi pengalaman dari para ahli pada kegiatan DJKI sebagai anggota pathfinder.
Menutup rapat, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI Anom Wibowo menyampaikan kesimpulan Indonesia akan mendukung dan menjadi anggota Pathfinder. Anom juga menyampaikan bahwa pembahasan rencana detail kegiatan dalam rangka penegakan hukum KI akan dibahas pada kesempatan berikutnya.
“Indonesia berkomitmen mendukung pathfinder initiative dan akan dibahas detail-detail kegiatan pada rapat selanjutnya. Jika Indonesia menjadi anggota, semoga kejahatan illegal access di bidang streaming dapat semakin dicegah,” pungkas Anom. (DMS/SAS)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.
Rabu, 12 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025