Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu secara resmi mengukuhkan Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) Indonesia pada Senin, 30 Desember 2024. Melalui rangkaian kegiatan Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tersebut, organisasi profesi yang menaungi para pemeriksa merek, paten, dan desain industri, serta analis kekayaan intelektual (KI) di Indonesia ini siap menjadi garda terdepan untuk memajukan sistem KI di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Razilu menjelaskan bahwa organisasi yang dibentuk karena amanah Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 62 ini telah lama digagas dan baru secara resmi dikukuhkan di penghujung tahun ini.
“Saya berharap ke depannya, DJKI dan IPAKI dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem KI yang lebih berdampak,” harap Razilu di Aula Oemar Seno Adjie di kawasan Jakarta Selatan.
Sementara itu, Mohammad Zainudin selaku Ketua IPAKI Indonesia menyampaikan bahwa IPAKI Indonesia dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa para profesional di bidang KI memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, IPAKI berkomitmen untuk mendukung pelindungan dan pemanfaatan KI guna mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Zainudin.
Terbentuknya IPAKI Indonesia didorong oleh sejumlah tantangan yang kerap dihadapi para pemeriksa dan analis KI seperti minimnya pengakuan profesional terhadap peran pemeriksa dan analis KI dalam mendukung pelindungan hukum terhadap inovasi; kurangnya dukungan kompetensi untuk meningkatkan daya saing global.
Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KI sebagai aset strategis dalam pembangunan ekonomi, serta kebutuhan akan mitra pemerintah yang dapat mendukung pengembangan kebijakan dan sistem KI yang lebih efektif juga menjadi alasan pembentukan organisasi ini.
Demi mendukung visi jangka panjang IPAKI menjadi motor penggerak profesionalisme, integritas, dan daya saing global di bidang KI sejumlah prioritas dan program utama pun telah disiapkan.
“Dalam rangka peningkatan kompetensi anggota, IPAKI akan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya terkait isu terkini di bidang KI serta pengembangan sertifikasi profesi untuk pemeriksa dan analis KI,” ucap Zainudin.
Lebih lanjut, Ketua IPAKI Indonesia tersebut menjabarkan program strategis lainnya terkait digitalisasi sistem KI; kampanye kesadaran publik; penguatan advokasi dan pelindungan hukum; dan tentunya kemitraan strategis dengan turut menggandeng pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem KI nasional.
“Dengan program-program ini, IPAKI Indonesia optimis dapat memainkan peran signifikan dalam mendorong pemanfaatan KI sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025