Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.
Selasa, 9 Desember 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali menegaskan peran vital Sentra Kekayaan Intelektual atau Sentra KI di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan atau Litbang. Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian Webinar Obrolan Kreatif & Edukatif Kekayaan Intelektual atau OKE KI yang bertujuan menjadikan hasil riset sebagai aset intelektual yang terkelola dengan baik, dilindungi secara hukum, dan dikomersialisasikan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Kamis, 4 Desember 2025
Menghadapi tantangan kelebihan kapasitas (overcapacity) pegawai yang mendesak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggandeng Badan Strategi Kebijakan (BSK) Tata Kelola Hukum Kementerian Hukum untuk merumuskan solusi tata kelola ruang kerja yang lebih manusiawi dan efisien. Hal ini dikukuhkan melalui kegiatan Advokasi Kebijakan Hasil Kajian Rencana Revitalisasi Gedung DJKI yang digelar pada Selasa, 2 Desember 2025.
Selasa, 2 Desember 2025
Tantangan pelindungan merek di era digital semakin kompleks, mulai dari pemalsuan dalam perdagangan daring hingga penyalahgunaan merek di berbagai platform digital. Oleh karena itu, percepatan proses pendaftaran merek menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum lebih cepat serta terlindungi dari potensi sengketa dan pembajakan merek.
Selasa, 2 Desember 2025
Jakarta — Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai langkah strategis memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global.
Senin, 1 Desember 2025
Hermansyah Siregar resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada 28 November 2025 di Jakarta. Pengangkatannya menegaskan rekam jejak kinerjanya yang kuat, terutama saat memimpin Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan capaian signifikan dalam percepatan dan penyelesaian layanan pelindungan kekayaan intelektual khususnya merek dan indikasi geografis.
Jumat, 28 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menerima audiensi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Lampung dan Kalimantan Tengah pada Kamis, 27 November 2025 di Gedung DJKI. Pertemuan ini membahas progres layanan Kekayaan Intelektual (KI), peningkatan permohonan, serta kendala dan pemenuhan maturitas layanan publik. Audiensi ini menjadi langkah penguatan koordinasi dalam melindungi dan mengoptimalkan potensi Kl di daerah, sekaligus mendorong percepatan layanan KI yang lebih efektif dan responsif. Hadir dalam pertemuan ini dari DJKI Sekretaris DJKI Andrieansjah, sedangkan dari Kanwil yaitu Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung Benny Daryono, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng Joko Martanto.
Kamis, 27 November 2025
Persoalan hukum yang kian kompleks di masyarakat menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih humanis, kolaboratif, dan tidak hanya bertumpu pada jalur persidangan. Sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo mengenai penguatan reformasi hukum, Pemerintah terus mendorong program strategis nasional guna mewujudkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Rabu, 26 November 2025
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meminta dukungan negara-negara dan pemangku kepentingan global dalam upaya mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang mengatur tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital. Ajakan ini disampaikan dalam forum CTRL+J International Conference: Fund for Public Interest Media yang digelar pada 19 November 2025 beberapa waktu yang lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.
Jumat, 21 November 2025
Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima kunjungan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) di Graha Pengayoman pada 20 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pelindungan kekayaan intelektual (KI) serta pemahaman pengelolaan royalti lagu dan musik bagi para mahasiswa. Kegiatan ini menekankan pentingnya memahami cara melindungi karya sejak dini guna mencegah pelanggaran KI.
Kamis, 20 November 2025
Demi mendekatkan layanan dan memperluas pemahaman terkait kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuka booth layanan konsultasi di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang pada Rabu, 19 November 2025.
Rabu, 19 November 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong mahasiswa untuk membangun usaha sejak dini dengan memahami aspek hukum dan kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi utamanya. Pesan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan What’s Up Podcast Kemenkum edisi Campus Calls Out yang berlangsung di Muladi Dome, Universitas Diponegoro pada Rabu, 19 November 2025.
Rabu, 19 November 2025
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan Pembelajaran Daring Modul “Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dengan Mekanisme Internasional” sebagai bagian dari program Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh pegawai bidang pelayanan KI di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) secara daring pada Rabu, 19 November 2025.
Rabu, 19 November 2025
Jakarta - Pemerintah memastikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) resmi menjadi bagian dari kebijakan pemberian kredit dari pemerintah. Keputusan ini diambil setelah usulan pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI sebesar Rp10 triliun disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Nasional, Senin 17 November 2025. Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menempati posisi negara ke-15 di dunia yang menyediakan skema pembiayaan berbasis KI bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif.
Selasa, 18 November 2025
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menghadiri Konser Kebangsaan VI bertema Semangat Langkah Nusantara yang diselenggarakan Orkestra Merah Putih di Balai Sarbini Jakarta pada Jumat, 14 November 2025.
Jumat, 14 November 2025