#Indikasi Geografis
Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal
Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.
Selasa, 22 November 2022
Masyarakat Adalah Alasan, Mengapa Pelayanan Terbaik Itu Ada
Madiun - Pemerintah saat ini tengah gencar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
Selasa, 15 November 2022
Potensi Besar dari Produk Kekayaan Intelektual yang Dianggap Sederhana
Kediri - Seberapapun sederhananya produk kekayaan intelektual (KI), selalu tersimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hingga saat ini belum mendaftarkan maupun mencatatkan kekayaan intelektualnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi ekonomi yang terkandung pada produk KI.
Senin, 14 November 2022
Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik, DJKI Gelar Focus Group Discussion Pengelolaan Arsip Dinamis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Arsip Dinamis guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan DJKI. Kegiatan ini diadakan di Hotel JS Luwansa Jakarta pada 7 s.d. 10 November 2022.
Senin, 7 November 2022
Targetkan One Village One Brand, Kemenkumham Tetapkan 2023 sebagai Tahun Merek
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumahm) mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek.
Minggu, 30 Oktober 2022
Kekayaan Intelektual adalah Faktor Kunci dalam Ekspansi Perdagangan Global
Bandung - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami menuturkan pentingnya mempersiapkan para pelaku bisnis dalam negeri agar terus memaksimalkan kreatifitas dan mengekplorasi nilai ekonomi kekayaan intelektual (KI) sebagai salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian sebuah negara pada era globalisasi.
Kamis, 27 Oktober 2022
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Motivasi UMKM Untuk Naik Kelas
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Isu-isu Strategis, Bane Raja Manalu terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat.
Kamis, 27 Oktober 2022
Kerja Sama Dalam Negeri untuk Pemanfaatan Budaya dan Kreativitas Masyarakat
Bandung - Sejalan dengan perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa. Untuk itu diperlukan adanya pemberdayaan dan dukungan penuh mitra kerja sama dalam negeri pada pemanfaatan budaya dan kreativitas masyarakat.
Rabu, 26 Oktober 2022
DJKI: Pendataan KIK Saja Tidak Cukup untuk Melestarikan Kekayaan Budaya Indonesia
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Lastami mengatakan bahwa upaya untuk melestarikan kekayaan intelektual komunal melalui pendataan saja tidak cukup. Lastami menegaskan perlu adanya langkah konkrit agar budaya tersebut semakin inklusif di mata masyarakat.
Senin, 24 Oktober 2022
Sejumlah Mahasiswa di Makassar Antusias Ikuti Konsultasi KI
Layanan konsultasi kekayaan intelektual yang diberikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini diadakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kumham Goes To Campus yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.
Kamis, 20 Oktober 2022
DJKI Fasilitasi Layanan dan Pendampingan Inventarisasi KIK NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi layanan dan pendampingan inventarisasi KI Komunal (KIK) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Kamis, 20 Oktober 2022.
Kamis, 20 Oktober 2022
Fajar Lase Ajak Pelaku UMKM di Pekanbaru Daftarkan Kekayaan Intelektual
Pekanbaru - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Fajar Lase mengingatkan kepada para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan merek mereka di awal waktu memulai wirausaha. Hal ini demi mencegah terjadinya sengketa hukum terkait merek di kemudian hari yang dapat mengakibatkan hilangnya hak pemilik atas suatu merek karena terlambat mendaftarkan.
Kamis, 20 Oktober 2022
DJKI Paparkan Upaya Penegakkan Hukum KI pada Asosiasi Perfilman Amerika
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paparkan upaya menegakkan hukum kekayaan intelektual di Indonesia kepada Motion Picture Association (MPA). Saat ini keluar dari status Priority Watch List (PWL) ialah salah satu fokus DJKI.
Senin, 17 Oktober 2022
Direktur Merek dan IG Memprovokasi Pemda Sulawesi Utara untuk Mendaftarkan Indikasi Geografis
Menilai banyaknya potensi alam maupun keanekaragaman budaya dari Sulawesi Utara, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menyampaikan kesadaran akan pentingnya pelindungan KI bagi pemerintah daerah maupun masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi agar potensi tersebut dapat terlindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
Senin, 17 Oktober 2022
DJKI Gali Potensi Ekonomi dari Kekayaan Intelektual melalui Seminar Perjanjian FTA/CEPA
Dalam konteks perjanjian perdagangan bebas (FTA) ataupun perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), kekayaan intelektual menjadi salah satu indikator dalam barometer tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara
Senin, 10 Oktober 2022
