Upaya DJKI Dalam Mewujudkan The World Class of IP Office
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar Forum Sharing Organisasi Pembelajaran (OPERA) DJKI dengan tema “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020 s.d. 2024” secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Senin, 29 November 2021.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan organisasi pembelajaran di lingkungan DJKI dan sebagai salah satu indikator untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan agile dalam menghadapi perubahan, serta mendukung terwujudnya World Class of IP Office dan mendukung program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar.
“Kegiatan ini merupakan dukungan program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar dari mana saja dan kapan saja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) DJKI” ungkap Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Menurutnya, keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi bermula dari perencanaan strategis (renstra) organisasi yaitu dengan mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
“Dalam mencapai hal tersebut, kita harus fokus pada pembangunan sistem KI dan mempromosikan aset-aset KI di Indonesia,” terang Razilu.
Guna mencapai The World Class of IP Office, Razilu beranggapan bahwa DJKI diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di bidang KI dengan memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dan tentunya memberikan kepastian waktu.
“Tidak hanya itu, peningkatan pelindungan dan utilisasi KI, manajemen pengetahuan dan pemberdayaan KI serta peningkatan efektivitas penyelesaian KI harus dapat dicapai,” tegasnya
Razilu menjelaskan bahwa Renstra DJKI memiliki 9 isu strategis yang diangkat dimulai dari kompetensi SDM, proses bisnis, harmonisasi peraturan, teknologi informasi, pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, penegakan hukum, komersialisasi, penguatan peran kantor wilayah Kemenkumham dan klinik KI.
Untuk prioritas nasional, DJKI mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas terkait Prioritas Nasional ke-4 2020-2024 yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui kolaborasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga.
“Antara lain dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pertanian, LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkapnya.
Adapun dari sudut kerangka kelembagaan terdapat empat hal yang menjadi perhatian DJKI yaitu penerapan prinsip corporate university di DJKI, penegakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), ekstensifikasi kerja sama serta penataan kelembagaan.
“Diharapkan dan juga untuk menjadi perhatian agar DJKI dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan negara lain dan harus menguntungkan satu sama lain,” kata Razilu.
Dengan demikian Razilu berharap agar pelaksanaan OPERA DJKI ini dapat berjalan secara rutin dan berkelanjutan untuk dilaksanakan dengan penuh komitmen sebagai kendaran DJKI untuk menuju the World Class of IP Office yang adaptif dan agile.
“Semoga melalui OPERA DJKI kita dapat bekerja dan belajar bersama di manapun dan kapan pun untuk kinerja DJKI yang lebih baik,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan organisasi pembelajaran di lingkungan DJKI dan sebagai salah satu indikator untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan agile dalam menghadapi perubahan, serta mendukung terwujudnya World Class of IP Office dan mendukung program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar.
“Kegiatan ini merupakan dukungan program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar dari mana saja dan kapan saja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) DJKI” ungkap Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Menurutnya, keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi bermula dari perencanaan strategis (renstra) organisasi yaitu dengan mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
“Dalam mencapai hal tersebut, kita harus fokus pada pembangunan sistem KI dan mempromosikan aset-aset KI di Indonesia,” terang Razilu.
Guna mencapai The World Class of IP Office, Razilu beranggapan bahwa DJKI diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di bidang KI dengan memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dan tentunya memberikan kepastian waktu.
“Tidak hanya itu, peningkatan pelindungan dan utilisasi KI, manajemen pengetahuan dan pemberdayaan KI serta peningkatan efektivitas penyelesaian KI harus dapat dicapai,” tegasnya
Razilu menjelaskan bahwa Renstra DJKI memiliki 9 isu strategis yang diangkat dimulai dari kompetensi SDM, proses bisnis, harmonisasi peraturan, teknologi informasi, pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, penegakan hukum, komersialisasi, penguatan peran kantor wilayah Kemenkumham dan klinik KI.
Untuk prioritas nasional, DJKI mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas terkait Prioritas Nasional ke-4 2020-2024 yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui kolaborasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga.
“Antara lain dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pertanian, LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkapnya.
Adapun dari sudut kerangka kelembagaan terdapat empat hal yang menjadi perhatian DJKI yaitu penerapan prinsip corporate university di DJKI, penegakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), ekstensifikasi kerja sama serta penataan kelembagaan.
“Diharapkan dan juga untuk menjadi perhatian agar DJKI dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan negara lain dan harus menguntungkan satu sama lain,” kata Razilu.
Dengan demikian Razilu berharap agar pelaksanaan OPERA DJKI ini dapat berjalan secara rutin dan berkelanjutan untuk dilaksanakan dengan penuh komitmen sebagai kendaran DJKI untuk menuju the World Class of IP Office yang adaptif dan agile.
“Semoga melalui OPERA DJKI kita dapat bekerja dan belajar bersama di manapun dan kapan pun untuk kinerja DJKI yang lebih baik,” pungkasnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Royalti Musik, LMKN Umumkan Unclaimed Royalty Rp33 Miliar
Selasa, 3 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Selasa, 3 Maret 2026
Dari Kampus ke Komunitas, Paten Trisakti Atasi Sampah Organik
Selasa, 3 Maret 2026
