Tingkatkan Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik, DJKI Gandeng Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat diskusi pembahasan Topik Penelitian di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen KI, Gedung Eks-Sentra Mulia pada Selasa (01/12/2020).
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.
“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.
“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.
Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.
Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.
Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.
“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.
“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.
“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.
Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.
Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.
Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.
“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
