Tingkatkan Inovasi dan Proteksi, Patent One Stop Service Dorong Pertumbuhan Paten di Sulawesi Selatan

Makassar - Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah permohonan paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di 33 provinsi, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan pada 3 s.d 7 Juni 2024.

Kegiatan POSS merupakan terobosan DJKI bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham dalam menghadirkan Layanan Paten yang berkualitas dan efektif kepada para pengguna layanan Paten. Kegiatan ini menghadirkan langsung narasumber dan pemeriksa paten yang expert di bidangnya masing-masing. 

Pada kesempatan itu, Faisal Syamsuddin selaku Pemeriksa Paten Madya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bisnis proses paten dari mulai permohonan sampai dengan pasca permohonan.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah permohonan paten dan pelindungan paten, serta untuk mendapatkan peta wilayah layanan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD),”  jelas Faisal.

Dalam kegiatan POSS ini akan dilaksanakan sosialisasi dan asistensi kepada 50 peserta yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Pelaku Industri di Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan mampu memahami proses bisnis paten dan mendorong terciptanya budaya inovasi paten.

Di sisi yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Hernandi juga menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan visi Indonesia Emas 2045 diperlukan penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih luas daripada saat ini.

“Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan paten, yakni menciptakan lapangan kerja dari hasil invensi yang mampu diterapkan pada industri,” ungkap Hernandi.

Di Sulawesi Selatan sendiri, permohonan paten pada tahun 2023 sebanyak 144 permohonan. Dari angka tersebut terlihat adanya kenaikan dari tahun 2022 yang berjumlah 130 permohonan. 

Sementara, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya hampir naik dua kali lipatnya, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 yang sama-sama memiliki jumlah permohonan yang sama, yakni 75 permohonan.

“Kenaikan jumlah permohonan paten tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh upaya dari DJKI yang telah membuka akses permohonan paten kepada publik dan upaya dari Kanwil Kemenkumham dalam menjalin Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan,” ujar Hernandi.

“Terdata hingga saat ini Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan telah menjalin kerja sama kekayaan intelektual (KI) dengan 12 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan,” lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Hernandi berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Sebagai tambahan informasi, pada kesempatan tersebut juga diserahkan dua sertifikat paten secara simbolis kepada Universitas Muslim Indonesia untuk invensinya dengan judul Metode Perbanyakan Bibit Lada melalui Teknologi Trichoderma dan kepada Universitas Hasanudin untuk invensinya dengan judul Komposisi Linimen Kombinasi Lemak Ayam Broiler (Gallus Domesticus) dan Virgin Coconut Oil (VCO).



LIPUTAN TERKAIT

Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.

Selasa, 24 Juni 2025

DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.

Selasa, 24 Juni 2025

Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.

Senin, 23 Juni 2025

Selengkapnya