Staf Ahli Menkumham Ingatkan Peran ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa di Tengah Pandemi
Jakarta - Menyebarnya virus Covid-19 telah membuat hubungan manusia mengalami perubahan. Kini, komunikasi menjadi berjarak sehingga manusia harus menggunakan alat berbasis teknologi informasi untuk tetap saling terhubung.
Kendati demikian, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Politik dan Keamanan Y Ambeg Paramarta menilai hal tersebut juga mengakibatkan peningkatan jumlah konten internet yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya tidak menyumbang konten demikian dan justru melakukan perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
"Di samping kompetensi manajerial, kita juga wajib memiliki kompetensi sosial kultural. Ini penting di situasi pandemi di mana jarak komunikasi jadi tidak terbatas. Banyak isu yang dikembangkan justru membuat perpecahan. Kita sering menerima konten yang memecah belah persatuan bangsa," ujar Ambeg dalam amanatnya sebagai Pembina Apel Pagi Kementerian Hukum dan HAM pada 1 Maret 2021, melalui Zoom Meeting.
Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
Ambeg menjelaskan lima definisi Kompetensi Sosial Kultural yang harus diperankan ASN. Yang pertama, peka memahami dan menerima kemajemukan; kedua, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan dan persamaan; ketiga, mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan; keempat, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi; dan lima, menjadi wakil pemerintah dalam membangun hubungan sosial psikologis.
"Saya berharap kita semua bisa menjalankan peran ini dengan baik dan bukan sebaliknya menjadi pemecah persatuan bangsa," pungkasnya.
Kendati demikian, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Politik dan Keamanan Y Ambeg Paramarta menilai hal tersebut juga mengakibatkan peningkatan jumlah konten internet yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya tidak menyumbang konten demikian dan justru melakukan perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
"Di samping kompetensi manajerial, kita juga wajib memiliki kompetensi sosial kultural. Ini penting di situasi pandemi di mana jarak komunikasi jadi tidak terbatas. Banyak isu yang dikembangkan justru membuat perpecahan. Kita sering menerima konten yang memecah belah persatuan bangsa," ujar Ambeg dalam amanatnya sebagai Pembina Apel Pagi Kementerian Hukum dan HAM pada 1 Maret 2021, melalui Zoom Meeting.
Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
Ambeg menjelaskan lima definisi Kompetensi Sosial Kultural yang harus diperankan ASN. Yang pertama, peka memahami dan menerima kemajemukan; kedua, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan dan persamaan; ketiga, mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan; keempat, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi; dan lima, menjadi wakil pemerintah dalam membangun hubungan sosial psikologis.
"Saya berharap kita semua bisa menjalankan peran ini dengan baik dan bukan sebaliknya menjadi pemecah persatuan bangsa," pungkasnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Sultra, Dorong Ekosistem KI di Daerah
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.
Selasa, 14 April 2026
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
