Jakarta - Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-52 yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) diikuti Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI pada hari Rabu, 29 November 2023 yang bertempat di Lapangan Upacara Kemenkumham.
Peringatan HUT Korpri ini diperingati setiap tanggal 29 November 2023. Adapun tema HUT Korpri pada tahun 2023 ini adalah ‘Semangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik demi mewujudkan persatuan bangsa’.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
“Segenap anggota Korpri dalam melayani publik diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan digital yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan harapan masyarakat,” pungkas Razilu.
Lebih lanjut, Razilu juga mengharapkan kepada seluruh anggota Korpri agar dapat membaca dan menjawab perubahan era digitalisasi. Hal ini guna mengembangkan birokrasi sebagai motor penggerak menuju Indonesia emas 2045.
Selain menyesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi, para pengurus Korpri diharapkan juga dapat menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
“Meritokrasi yang berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi agar segera terwujud serta memudahkan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN)”, tambah Razilu.
Oleh karena itu, dengan birokrasi yang berdasarkan meritokrasi tersebut, program dan kinerja diharapkan pula dapat terlaksana semakin baik dan berdampak positif kepada masyarakat.
Hasil positif kepada masyarakat dapat tercermin dari kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan masyarakat tentunya akan memberikan penilaian tinggi terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan oleh ASN.
DJKI memiliki komitmen tinggi dalam melayani masyarakat. Hal ini terbukti dari capaian sertifikasi yang telah diraih belum lama ini yaitu, Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 20000-1:2018, Sertifikasi ISO 9001:2015, Sertifikasi ISO 37001:2016, dan penghargaan tertinggi untuk kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DJKI dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham. (DMS/VER)
Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.
Selasa, 24 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.
Selasa, 24 Juni 2025
Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.
Senin, 23 Juni 2025
Selasa, 24 Juni 2025
Selasa, 24 Juni 2025
Selasa, 24 Juni 2025