Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI) membuka sekaligus memberikan pengarahan pada kegiatan orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan DJKI pada Rabu, 13 Maret 2024, di Aula Oemar Seno Adji, Lantai 18, Gedung Eks Sentra Mulia.
“Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada rekan-rekan sekalian yang masuk menjadi PPPK, sehingga saat ditempatkan nantinya dapat betul-betul memahami tugas dan fungsi dari masing-masing direktorat,” ucap Sucipto dalam pengarahannya.
Selanjutnya, Sucipto juga menegaskan kepada para PPPK bahwa yang menentukan maju dan mundurnya kinerja kita sebagai pegawai adalah diri sendiri, serta meminta agar seluruh PPPK yang hadir dapat mendengarkan dan memahami dengan benar materi yang akan disampaikan oleh para direktur.
“Tunjukan bahwa memang niatnya mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan materi yang baik. Jadilah PPPK yang memiliki etika dan moralitas yang nantinya akan menjadi warna di DJKI,” ujar Sucipto.
Selain itu, Sucipto juga menyampaikan bahwa jika hak sudah didapatkan maka kewajibannya harus dilaksanakan, karena jika tidak nantinya akan menjadi masalah. Harapannya, kegiatan orientasi ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh agar nantinya dapat menjadi PPPK yang mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
“Silahkan dalami dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, nantinya akan ada kesempatan ke jenjang berikutnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa evaluasi PPPK tidak dilakukan lima tahun sekali, tetapi setiap hari,” pungkas Sucipto.
Sebagai tambahan, pada kegiatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DJKI yang disaksikan oleh Sekretaris DJKI, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum meraih capaian signifikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 81,19 atau predikat A, serta nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,205 dan indeks kepuasan masyarakat mencapai 3,43 dari 4. Penilaian ini digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Senin, 8 Desember 2025
Sebelum menutup 2025, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mencatat capaian signifikan sepanjang tahun dengan penyelesaian permohonan pendaftaran merek mencapai 169.526 permohonan dari 137.285 permohonan yang masuk, atau setara 123,48%. Jumlah ini telah melampaui target 90% atau 123.556 permohonan.
Senin, 8 Desember 2025
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaporkan pencatatan sejarah baru dengan total permohonan hak cipta mencapai 202.444 karya hingga awal Desember 2025. Ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan hak cipta.
Senin, 8 Desember 2025