Jakarta - Menyambut tahun anggaran baru, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tepatnya jajaran Sekretariat DJKI menyelenggarakan rapat terkait dengan rencana kerja tahun 2024, Selasa, 19 Desember 2023, di Kantor DJKI.
“Perlu diingat, dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 semuanya kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan harus terpetakan dengan baik, sehingga output yang dikeluarkan jelas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Sekretaris DJKI Sucipto selaku pemimpin rapat.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing bagian pada jajaran Sekretariat DJKI memaparkan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Selain untuk memetakan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga untuk mengoptimalisasikan target kinerja di tahun 2024.
“Pastikan seluruh kegiatan melibatkan seluruh pegawai, khususnya untuk kegiatan kepegawaian terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Dipilah kembali pegawai yang sudah pernah menerima pelatihan dan ajukan pegawai yang belum pernah terlibat sehingga seluruh pegawai memiliki kompetensi yang sama,” pungkasnya.
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional berbasis Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan webinar bertajuk “Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Kendaraan Pembangunan Ekonomi Nasional” yang berlangsung selasa, 1 Juli 2025 di Gedung DJKI, Jakarta.
Selasa, 1 Juli 2025