Sambangi Makassar, DJKI Lakukan Sertifikasi dan Edukasi Pusat Berbelanjaan Berbasis KI
Makassar – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berkomitmen menegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) salah satunya melalui sertifikasi dan edukasi pusat perbelanjaan berbasis KI secara langsung dengan para pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan pada Selasa, 29 Maret 2022 di Ratu Indah Mall dan Trans Studio Mall, Makassar, Sulawesi Selatan.
Masih tingginya angka pelanggaran KI, membuat DJKI turun langsung menjemput bola ke para pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif pemerintah dalam rangka menekan dan memutus mata rantai pelanggaran KI. Program sertifikasi pusat perbelanjaan merupakan salah satu upaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya terkait dengan peredaran barang yang melanggar KI.
Kegiatan ini diawali dengan memberikan gambaran dan langkah pencegahan pelanggaran KI kepada pengelola pusat perbelanjaan. Dialog dengan pengelola pusat perbelanjaan ini akan menjadi dasar terbentuknya pemahaman KI kepada masyarakat. DJKI juga menjelaskan bahwa pemahaman itu harus dituangkan di dalam perjanjian awal yang dilakukan oleh pengelola/manajemen dengan pihak penyewa toko.
“Kami akan memberikan rangsangan kepada masyarakat, khususnya tenant untuk melindungi KI agar tidak memperdagangkan/memperjual belikan barang-barang yang melanggar KI,” ujar Ahmad Rifadi selaku Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI.
Tenant Relation Trans Studio Mall, Yose Rizal menjelaskan bahwa pihak pengelola secara tegas menyebutkan tentang larangan dan himbauan untuk tidak memperdagangkan barang-barang palsu.
“Kami sudah nyatakan di awal perjanjian, bahwa tenant itu harus memenuhi setiap lisensi, persetujuan, perizinan terkait barang-barang yang dijual,” ungkap Yose.
Tanggapan positif pun datang dari para pelaku usaha. Mereka mengatakan edukasi KI ini merupakan hal yang baru dan menarik bagi mereka.
“Semoga kegiatan seperti ini terus ada, sehingga kami bisa paham tentang KI, karena selama saya bekerja di sini belum ada kegiatan semacam ini,” ungkap salah seorang pegawai Toko Donini di Ratu Indah Mall.
Dalam dua minggu terakhir, DJKI melakukan kegiatan pencegahan di pusat perbelanjaan di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Jatiland Mall dan Muara Mall, Ternate serta dilanjutkan dengan edukasi pada pusat perbelanjaan di Kota Makassar. DJKI terus berkomitmen menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan untuk diberikan edukasi dan pemahaman KI sehingga angka pelanggaran KI di Indonesia dapat menurun.
Sementara itu, edukasi dan sosialisasi ini diberikan agar ada peran serta dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka pelanggaran KI. Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja membiarkan dan mengetahui penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (DES/KAD)
Masih tingginya angka pelanggaran KI, membuat DJKI turun langsung menjemput bola ke para pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif pemerintah dalam rangka menekan dan memutus mata rantai pelanggaran KI. Program sertifikasi pusat perbelanjaan merupakan salah satu upaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya terkait dengan peredaran barang yang melanggar KI.
Kegiatan ini diawali dengan memberikan gambaran dan langkah pencegahan pelanggaran KI kepada pengelola pusat perbelanjaan. Dialog dengan pengelola pusat perbelanjaan ini akan menjadi dasar terbentuknya pemahaman KI kepada masyarakat. DJKI juga menjelaskan bahwa pemahaman itu harus dituangkan di dalam perjanjian awal yang dilakukan oleh pengelola/manajemen dengan pihak penyewa toko.
“Kami akan memberikan rangsangan kepada masyarakat, khususnya tenant untuk melindungi KI agar tidak memperdagangkan/memperjual belikan barang-barang yang melanggar KI,” ujar Ahmad Rifadi selaku Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI.
Tenant Relation Trans Studio Mall, Yose Rizal menjelaskan bahwa pihak pengelola secara tegas menyebutkan tentang larangan dan himbauan untuk tidak memperdagangkan barang-barang palsu.
“Kami sudah nyatakan di awal perjanjian, bahwa tenant itu harus memenuhi setiap lisensi, persetujuan, perizinan terkait barang-barang yang dijual,” ungkap Yose.
Tanggapan positif pun datang dari para pelaku usaha. Mereka mengatakan edukasi KI ini merupakan hal yang baru dan menarik bagi mereka.
“Semoga kegiatan seperti ini terus ada, sehingga kami bisa paham tentang KI, karena selama saya bekerja di sini belum ada kegiatan semacam ini,” ungkap salah seorang pegawai Toko Donini di Ratu Indah Mall.
Dalam dua minggu terakhir, DJKI melakukan kegiatan pencegahan di pusat perbelanjaan di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Jatiland Mall dan Muara Mall, Ternate serta dilanjutkan dengan edukasi pada pusat perbelanjaan di Kota Makassar. DJKI terus berkomitmen menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan untuk diberikan edukasi dan pemahaman KI sehingga angka pelanggaran KI di Indonesia dapat menurun.
Sementara itu, edukasi dan sosialisasi ini diberikan agar ada peran serta dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka pelanggaran KI. Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja membiarkan dan mengetahui penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (DES/KAD)
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
