Jakarta – Mengawali tahun yang baru, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Apel Awal Tahun 2024 secara hybrid yang diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham pada Jum’at, 5 Januari 2024, di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Tahun ini akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020-2024,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly selaku pembina apel.
“Dalam hal ini kita telah menyepakati 52 rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien,” lanjutnya.
Kemudian, Yasonna juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus segera dilakukan. Yang pertama adalah bekerja dengan semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta solidaritas.
Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal, dan terakhir khusus para pegawai usia muda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham.
“Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yasonna.
Di tahun 2024 ini, Kemenkumham telah menetapkan resolusinya, yakni Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak. Sejalan dengan hal tersebut, DJKI juga telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis.
Pencanangan ini sendiri membutuhkan kolaborasi dan sinergitas kuat antara DJKI, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberdayakan kekayaan intelektual komunal Indonesia yang khas.
Diharapkan dengan dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Indikasi Geografis sekaligus menaikkan angka pendaftarannya. (Sas/Ver)
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026