Penyidik DJKI Akan Dilatih Investigator Amerika untuk Tegakkan Pelanggaran KI di Indonesia
Jakarta - Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pertemuan dengan Homeland Security Investigation (HSI) Country Attache di ruang rapat Satgas OPS pada Selasa, 29 Maret 2022.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DJKI dan pertemuan dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat berupa penawaran pelatihan oleh HSI.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyatakan bahwa pelatihan yang akan direncanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani tindak pidana Kekayaan Intelektual (KI) para anggota Satgas Ops Penanggulangan Pelanggaran KI.
“Pelatihan yang akan kita rencanakan untuk meningkatkan kapasitas kita, apalagi satgas ini masih baru, sehingga kita perlu membangun kemampuan dan pengetahuan dalam menangani tindak pidana KI atau yang terkait dengan itu,” terang Anom.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari HSI, Marco Champion membuka ruang diskusi dengan seluruh peserta pertemuan untuk dapat saling bertukar pikiran tentang kondisi terkini terkait penegakan hukum di bidang KI di Indonesia.
“Kami akan menyampaikan penegakan hukum di bidang KI dari persepsi HSI, dan kami juga ingin belajar dari bapak ibu sekalian mengenai trend yang sedang terjadi saat ini dan juga pelanggaran-pelanggaran KI yang kita lihat selama ini, sehingga kami dapat membantu untuk mengemas pelatihan apa yang dapat dilakukan bersama-sama,” ujar Marco.
Menurut Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investigasi para penyidik di bidang KI.
Selain itu, diharapkan pula pelatihan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, serta kemampuan analisa media sosial untuk meningkatkan kemampuan investigasi di dunia digital, mengingat saat ini perkembangan e-commerce diiringi dengan perkembangan cyber crime yang ikut meningkat.
“Kami mengharapkan dalam training ini membangun kerja sama dengan otoritas dari luar negeri untuk menyelidiki kasus dalam hal pelanggaran KI yang terjadi di berbagai negara,” harap AKP M. Taat Resdianto, perwakilan dari Bareskrim.
Sejalan dengan rencana tersebut, diharapkan pula dengan adanya pelatihan ini, dapat terjalin kerja sama internasional dengan negara atau otoritas lain untuk melaksanakan investigasi pelanggaran di bidang KI. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sesuai dengan cita-cita DJKI untuk menjadi kantor KI berkelas dunia 2024. (daw/kad)
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DJKI dan pertemuan dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat berupa penawaran pelatihan oleh HSI.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyatakan bahwa pelatihan yang akan direncanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani tindak pidana Kekayaan Intelektual (KI) para anggota Satgas Ops Penanggulangan Pelanggaran KI.
“Pelatihan yang akan kita rencanakan untuk meningkatkan kapasitas kita, apalagi satgas ini masih baru, sehingga kita perlu membangun kemampuan dan pengetahuan dalam menangani tindak pidana KI atau yang terkait dengan itu,” terang Anom.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari HSI, Marco Champion membuka ruang diskusi dengan seluruh peserta pertemuan untuk dapat saling bertukar pikiran tentang kondisi terkini terkait penegakan hukum di bidang KI di Indonesia.
“Kami akan menyampaikan penegakan hukum di bidang KI dari persepsi HSI, dan kami juga ingin belajar dari bapak ibu sekalian mengenai trend yang sedang terjadi saat ini dan juga pelanggaran-pelanggaran KI yang kita lihat selama ini, sehingga kami dapat membantu untuk mengemas pelatihan apa yang dapat dilakukan bersama-sama,” ujar Marco.
Menurut Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investigasi para penyidik di bidang KI.
Selain itu, diharapkan pula pelatihan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, serta kemampuan analisa media sosial untuk meningkatkan kemampuan investigasi di dunia digital, mengingat saat ini perkembangan e-commerce diiringi dengan perkembangan cyber crime yang ikut meningkat.
“Kami mengharapkan dalam training ini membangun kerja sama dengan otoritas dari luar negeri untuk menyelidiki kasus dalam hal pelanggaran KI yang terjadi di berbagai negara,” harap AKP M. Taat Resdianto, perwakilan dari Bareskrim.
Sejalan dengan rencana tersebut, diharapkan pula dengan adanya pelatihan ini, dapat terjalin kerja sama internasional dengan negara atau otoritas lain untuk melaksanakan investigasi pelanggaran di bidang KI. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sesuai dengan cita-cita DJKI untuk menjadi kantor KI berkelas dunia 2024. (daw/kad)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
