Penyidik DJKI Akan Dilatih Investigator Amerika untuk Tegakkan Pelanggaran KI di Indonesia
Jakarta - Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pertemuan dengan Homeland Security Investigation (HSI) Country Attache di ruang rapat Satgas OPS pada Selasa, 29 Maret 2022.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DJKI dan pertemuan dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat berupa penawaran pelatihan oleh HSI.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyatakan bahwa pelatihan yang akan direncanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani tindak pidana Kekayaan Intelektual (KI) para anggota Satgas Ops Penanggulangan Pelanggaran KI.
“Pelatihan yang akan kita rencanakan untuk meningkatkan kapasitas kita, apalagi satgas ini masih baru, sehingga kita perlu membangun kemampuan dan pengetahuan dalam menangani tindak pidana KI atau yang terkait dengan itu,” terang Anom.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari HSI, Marco Champion membuka ruang diskusi dengan seluruh peserta pertemuan untuk dapat saling bertukar pikiran tentang kondisi terkini terkait penegakan hukum di bidang KI di Indonesia.
“Kami akan menyampaikan penegakan hukum di bidang KI dari persepsi HSI, dan kami juga ingin belajar dari bapak ibu sekalian mengenai trend yang sedang terjadi saat ini dan juga pelanggaran-pelanggaran KI yang kita lihat selama ini, sehingga kami dapat membantu untuk mengemas pelatihan apa yang dapat dilakukan bersama-sama,” ujar Marco.
Menurut Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investigasi para penyidik di bidang KI.
Selain itu, diharapkan pula pelatihan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, serta kemampuan analisa media sosial untuk meningkatkan kemampuan investigasi di dunia digital, mengingat saat ini perkembangan e-commerce diiringi dengan perkembangan cyber crime yang ikut meningkat.
“Kami mengharapkan dalam training ini membangun kerja sama dengan otoritas dari luar negeri untuk menyelidiki kasus dalam hal pelanggaran KI yang terjadi di berbagai negara,” harap AKP M. Taat Resdianto, perwakilan dari Bareskrim.
Sejalan dengan rencana tersebut, diharapkan pula dengan adanya pelatihan ini, dapat terjalin kerja sama internasional dengan negara atau otoritas lain untuk melaksanakan investigasi pelanggaran di bidang KI. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sesuai dengan cita-cita DJKI untuk menjadi kantor KI berkelas dunia 2024. (daw/kad)
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DJKI dan pertemuan dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat berupa penawaran pelatihan oleh HSI.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyatakan bahwa pelatihan yang akan direncanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani tindak pidana Kekayaan Intelektual (KI) para anggota Satgas Ops Penanggulangan Pelanggaran KI.
“Pelatihan yang akan kita rencanakan untuk meningkatkan kapasitas kita, apalagi satgas ini masih baru, sehingga kita perlu membangun kemampuan dan pengetahuan dalam menangani tindak pidana KI atau yang terkait dengan itu,” terang Anom.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari HSI, Marco Champion membuka ruang diskusi dengan seluruh peserta pertemuan untuk dapat saling bertukar pikiran tentang kondisi terkini terkait penegakan hukum di bidang KI di Indonesia.
“Kami akan menyampaikan penegakan hukum di bidang KI dari persepsi HSI, dan kami juga ingin belajar dari bapak ibu sekalian mengenai trend yang sedang terjadi saat ini dan juga pelanggaran-pelanggaran KI yang kita lihat selama ini, sehingga kami dapat membantu untuk mengemas pelatihan apa yang dapat dilakukan bersama-sama,” ujar Marco.
Menurut Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investigasi para penyidik di bidang KI.
Selain itu, diharapkan pula pelatihan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, serta kemampuan analisa media sosial untuk meningkatkan kemampuan investigasi di dunia digital, mengingat saat ini perkembangan e-commerce diiringi dengan perkembangan cyber crime yang ikut meningkat.
“Kami mengharapkan dalam training ini membangun kerja sama dengan otoritas dari luar negeri untuk menyelidiki kasus dalam hal pelanggaran KI yang terjadi di berbagai negara,” harap AKP M. Taat Resdianto, perwakilan dari Bareskrim.
Sejalan dengan rencana tersebut, diharapkan pula dengan adanya pelatihan ini, dapat terjalin kerja sama internasional dengan negara atau otoritas lain untuk melaksanakan investigasi pelanggaran di bidang KI. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sesuai dengan cita-cita DJKI untuk menjadi kantor KI berkelas dunia 2024. (daw/kad)
TAGS
#Penegakan HukumLIPUTAN TERKAIT
DJKI Himpun Masukan Strategis untuk FBPI 2026
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghimpun masukan dari berbagai mitra strategis untuk memperkuat persiapan Focus Group Discussion (FGD) Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026. Audiensi yang berlangsung di Gedung DJKI Rabu 12 Agustus 2026, secara khusus membahas penguatan valuasi dan lisensi paten sebagai bagian dari upaya mendorong komersialisasi kekayaan intelektual.
Rabu, 12 Agustus 2026
DJKI Matangkan Persiapan Forum Bisnis Paten Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mematangkan konsep pelaksanaan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) sebagai wadah untuk mempertemukan inventor, pemegang paten, industri, investor, dan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan serta komersialisasi paten di Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi FBPI yang digelar di Ruang Rapat Lantai 7 Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Selasa 11 Agustus 2026.
Selasa, 11 Agustus 2026
KBP Putus Tiga Permohonan Banding Paten, Dua Ditolak dan Satu Diterima
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding paten yang diajukan oleh Sriwulan Hariantono dan LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED pada 6 Agustus 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kamis, 6 Agustus 2026
