Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual Perannya Dibutuhkan Hingga Ke Pelosok Negeri

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya memperbaiki sistem penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) melalui “Rapat Kerja Penguatan PPNS Kekayaan Intelektual se-Indonesia” yang diselenggarakan di Aston Bogor Hotel & Resort, Senin (26/11/2018).

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 50 PPNS baru yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Penguatan fungsi pelindungan, penyidikan serta penegakan hukum tidak hanya dilakukan di tingkat Pusat, tetapi hingga tingkat wilayah pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan bagi pemilik hak tersebut.

“Untuk itulah, dalam melindungi pemilik hak atas kekayaan intelektual, PPNS Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan perannya hingga ke seluruh Pelosok Republik Indonesia ini,” ujar Bambang Rantam Sariwanto.

Menurut Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, dikatakan bahwa sebuah kasus dimulai dari penyidikan, serta dibutuhkan kearifan seorang penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti secara objektif.

“Sebagai penyidik juga harus tegas, jeli dan adil dalam menangani suatu kasus,” tutur Aidir Amin Daud.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris meyinggung terkait royalti. Menurutnya, persoalan penarikan dan pembagian royalti perlu dimulai dari pembentukan database yang baik serta memiliki Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mumpuni.

“Diluar negeri, kita  sudah cek. Di hongkong itu ada uang pencipta dan penyanyi Indonesia yang mencapai 3,5 triliyun, dan tidak bisa di tarik, karena kita (Indonesia) tidak memiliki database pencipta lagu dan penyanyi yang akurat,” Freddy menjelaskan.

Freddy Harris mengingatkan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang ada pada DJKI akan membantu memediasi pihak yang bersengketa sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa.

“Penyelesaian sengketanya dulu di dahulukan, baru penyidikkannya bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan pihak lainnya,” ujarnya.

Freddy berharap DJKI bersama PPNS yang tersebar di 33 Kantor Wilayah di Indonesia dapat melakukkan penegakkan hukum dengan baik serta memberikan kontribusi kepada negara. Dimana Indonesia akan menjadi negara yang mengedepankan kekayaan intelektual.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

GI Tourism, Langkah DJKI Mengangkat Potensi Ekonomi Daerah melalui Wisata Berbasis Indikasi Geografis

Perjalanan wisata tidak selalu harus dimulai dari keindahan alam atau bangunan bersejarah. Di sejumlah negara, pengalaman mengenal suatu daerah justru dapat dimulai dari produk khas yang lahir dan berkembang di wilayah tersebut. Wisatawan dapat mengunjungi perkebunan, menyaksikan proses produksi, bertemu langsung dengan para pembuatnya, hingga mencicipi produk yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.

Selasa, 17 November 2026

KCI Tawarkan Sistem Deteksi Lagu, Pemerintah Tekankan Royalti Adil

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, bertemu perwakilan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Ruang Rapat Menteri, Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum, Lt. 8 pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sistem yang ditawarkan KCI untuk memantau pemanfaatan lagu dan mendistribusikan royalti.

Senin, 16 November 2026

DJKI Fasilitasi Perdamaian Sengketa Merek ASICS, 9.609 Pasang Sepatu Akan Dimusnahkan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa penggunaan merek ASICS melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara pemilik Toko Zidane Sport, Sumanto, dan pihak ASICS Corporation, Jepang, di Kantor DJKI, Jakarta, Senin 16 November 2026. Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut proses mediasi atas dugaan penggunaan merek ASICS tanpa hak yang sebelumnya ditangani Direktorat Penegakan Hukum DJKI.

Senin, 16 November 2026

Selengkapnya