Pengelolaan Arsip Lembaga Perlu Dikelola Dengan Baik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip selama tiga hari yang di gelar di Hotel Novotel, Rabu (8/5/2019).
Tujuan dari bimtek ini untuk mewujudkan tata kelola arsip yang efektif, efisien, dengan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan dokumen tersebut. Pengelolaan arsip yang baik akan sangat bermanfaat dikemudian hari sebagai informasi data. Terlebih Kemenkumham sebagai salah satu instansi Pemerintah pencipta arsip penting yang berisi dokumenvital negara yang terkait dengan sejarah, ekonomi, hukum dan budaya Indonesia.
“Semua perlu didokumentasikan, apapun yang kita lakukan tanpa adanya dokumentasi itu tidak ada apa-apanya. Inilah perlunya kita di dalam pengelolaan arsip-arsip dan dokumen-dokumen menjadi kebutuhan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha Koesmayawati saat memberi pengarahan acara bimtek.
Chairani Idha juga menyarankan kepada pegawai Jabatan Fungsional Arsiparis yang mengikuti bimtek ini untuk dapat mengembangkan pengelolaan arsip secara digital, dengan tetap mengacu aturan yang telah ditetapkan undang-undang serta menurut pada arahan pembina kearsipan dari lembaga Arsip Nasional RI (ANRI).
Penyediaan arsip secara cepat dan tepat tidak dapat dilakukan dengan cara-cara manual, tetapi harus dikerjakan dengan teknologi digital. Keterampilan mengelola kearsipan secara digital sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0.
Tujuan dari bimtek ini untuk mewujudkan tata kelola arsip yang efektif, efisien, dengan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan dokumen tersebut. Pengelolaan arsip yang baik akan sangat bermanfaat dikemudian hari sebagai informasi data. Terlebih Kemenkumham sebagai salah satu instansi Pemerintah pencipta arsip penting yang berisi dokumenvital negara yang terkait dengan sejarah, ekonomi, hukum dan budaya Indonesia.
“Semua perlu didokumentasikan, apapun yang kita lakukan tanpa adanya dokumentasi itu tidak ada apa-apanya. Inilah perlunya kita di dalam pengelolaan arsip-arsip dan dokumen-dokumen menjadi kebutuhan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha Koesmayawati saat memberi pengarahan acara bimtek.
Chairani Idha juga menyarankan kepada pegawai Jabatan Fungsional Arsiparis yang mengikuti bimtek ini untuk dapat mengembangkan pengelolaan arsip secara digital, dengan tetap mengacu aturan yang telah ditetapkan undang-undang serta menurut pada arahan pembina kearsipan dari lembaga Arsip Nasional RI (ANRI).
Penyediaan arsip secara cepat dan tepat tidak dapat dilakukan dengan cara-cara manual, tetapi harus dikerjakan dengan teknologi digital. Keterampilan mengelola kearsipan secara digital sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
