Pemanfaatan Sistem Madrid Untuk Pendaftaran Internasional Merek
Jakarta – Untuk Meningkatkan Pemahaman Madrid Sistem Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) serta dukungan JPO Menggelar Kegiatan Tentang Pemanfaatan Sistem Madrid untuk Pendaftaran Internasional Merek selama dua hari di Ballroom, Js Luwansa Hotel, Kamis (21/03/2019).
Kegiatan ini dihadiri Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Erni Widhyastari, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan, Direktur Teknologi Informasi, Sarno Wijaya, Associate Officer, Madrid Information and Promotion Division, Madrid Registry, Brands and Design Sector, WIPO serta peserta Kegiatan berjumlah 90 orang yang diantaranya mencakup perwakilan dari Kementerian Perdagangan, JICA, GPEI, konsultan KI, UMKM, kalangan industri.
Mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Erni Widhyastari menyampaikan bahwa Protokol Madrid merupakan sistem yang baru di Indonesia dan diperlukan pemahaman dalam mekanisme pendaftarannya.
Di ASEAN, Indonesia menjadi negara ke-8 bersama-sama dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Lao PDR, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai negara yang telah mengaksesi Protokol Madrid, tambah Erni Widhyastari.
"Kegiatan ini sangatlah penting untuk disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di tanah air, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran merek internasional", ujar Erni Widhyastari.
Menurut Erni Widhyastari, ketentuan pendaftaran merek internasional dimulai dengan aksesi perjanjian internasional Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017, dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018 yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 dan Indonesia menjadi anggota ke-100 the Madrid Union.
"Pendaftaran internasional merek ini dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama Sistem Madrid", ujar Erni Widhyastari.
Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya yg bersifat global, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur, ungkap Erni Widhyastari.
"Sistem Madrid ini akan mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi", ujar Erni Widhyastari.
Dalam rangka penerapan sistem Madrid, DJKI telah mengambil langkah-langkah persiapan yang meliputi:
1.Aspek legislasi, melalui pembentukan PP mengenai pendaftaran internasional dan PP PNBP yang akan segera diundangkan.
2.Organisasi, melalui penyelesaian backlog, penambahan jumlah pemeriksa, dan pembentukan Madrid Unit sebagai tim yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan Sistem Madrid
3.Aspek operasional, melalui penyesuaian SOP yang sesuai dengan sistem Madrid.
4.Aspek otomasi, yaitu melalui pengembangan sistem teknologi informasi
5.Aspek edukasi, melalui penyelenggarlaan seminar, bimtek kepada para pemangku kepentingan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
Pada akhirnya, sistem ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi peluang yang lebih besar bagi merek nasional untuk bersaing di dunia internasional.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Erni Widhyastari, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan, Direktur Teknologi Informasi, Sarno Wijaya, Associate Officer, Madrid Information and Promotion Division, Madrid Registry, Brands and Design Sector, WIPO serta peserta Kegiatan berjumlah 90 orang yang diantaranya mencakup perwakilan dari Kementerian Perdagangan, JICA, GPEI, konsultan KI, UMKM, kalangan industri.
Mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Erni Widhyastari menyampaikan bahwa Protokol Madrid merupakan sistem yang baru di Indonesia dan diperlukan pemahaman dalam mekanisme pendaftarannya.
Di ASEAN, Indonesia menjadi negara ke-8 bersama-sama dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Lao PDR, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai negara yang telah mengaksesi Protokol Madrid, tambah Erni Widhyastari.
"Kegiatan ini sangatlah penting untuk disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di tanah air, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran merek internasional", ujar Erni Widhyastari.
Menurut Erni Widhyastari, ketentuan pendaftaran merek internasional dimulai dengan aksesi perjanjian internasional Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017, dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018 yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 dan Indonesia menjadi anggota ke-100 the Madrid Union.
"Pendaftaran internasional merek ini dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama Sistem Madrid", ujar Erni Widhyastari.
Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya yg bersifat global, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur, ungkap Erni Widhyastari.
"Sistem Madrid ini akan mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi", ujar Erni Widhyastari.
Dalam rangka penerapan sistem Madrid, DJKI telah mengambil langkah-langkah persiapan yang meliputi:
1.Aspek legislasi, melalui pembentukan PP mengenai pendaftaran internasional dan PP PNBP yang akan segera diundangkan.
2.Organisasi, melalui penyelesaian backlog, penambahan jumlah pemeriksa, dan pembentukan Madrid Unit sebagai tim yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan Sistem Madrid
3.Aspek operasional, melalui penyesuaian SOP yang sesuai dengan sistem Madrid.
4.Aspek otomasi, yaitu melalui pengembangan sistem teknologi informasi
5.Aspek edukasi, melalui penyelenggarlaan seminar, bimtek kepada para pemangku kepentingan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
Pada akhirnya, sistem ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi peluang yang lebih besar bagi merek nasional untuk bersaing di dunia internasional.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
