Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto melantik 3 (tiga) orang Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (10/11/2017).
Dalam proses pelantikan itu Sekjen Kemenkumham memandang hal yang wajar dalam setiap Kementerian.
“Proses mutasi dan promosi jabatan pegawai adalah hal yang wajar,” ujarnya Bambang Rantam.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu, Dr. Molan Tarigan, SH., MH. sebagai Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); Kedua, Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S. sebagai Direktur Paten, Desain Tata etak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang pada DJKI; serta Ir. Timbul Sinaga, M.Hum. sebagai Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
Dalam proses pelantikan itu Sekjen Kemenkumham memandang hal yang wajar dalam setiap Kementerian.
“Proses mutasi dan promosi jabatan pegawai adalah hal yang wajar,” ujarnya Bambang Rantam.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu, Dr. Molan Tarigan, SH., MH. sebagai Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); Kedua, Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S. sebagai Direktur Paten, Desain Tata etak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang pada DJKI; serta Ir. Timbul Sinaga, M.Hum. sebagai Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.
Kamis, 10 September 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kamis, 10 September 2026
