Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya, Pemeriksa Merek Ahli Madya, serta Analis Hukum Ahli Pertama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah pada Selasa, 6 Januari 2026 di Kantor DJKI.
Dalam sambutannya, Andrieansjah mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi, integritas, dedikasi, serta kinerja para pejabat fungsional yang telah ditunjukkan selama ini. Menurutnya jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang berkualitas dan berkeadilan.
“Pelantikan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional dan berintegritas,” ujar Andrieansjah,
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, dan Analis Hukum berperan penting dalam menjamin kualitas layanan, kepastian hukum, serta pelindungan KI bagi masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, aparatur DJKI dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme.
“Saudara-saudara sangat menentukan dalam memastikan pelayanan kekayaan intelektual berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ucap Andrieansjah.
Pada kesempatan tersebut, Andrieansjah juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan. Ia mengingatkan agar jabatan yang diemban dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat.
“Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar posisi,” pungkasnya.
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026