Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif
Jakarta – Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.
Tercatat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani DJKI sejak 2019 hingga Juni 2022. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejak 2015 – 2020 sebesar 291 triliun rupiah. Untuk mengurangi angka pelanggaran KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan langkah preventif dan represif.
Tindakan preventif yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan menyasar masyarakat umum, khususnya kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Hingga saat ini, sertifikasi pusat perbelanjaan telah dilakukan di 21 pusat perbelanjaan. Tujuan dari sertifikasi ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran KI di pusat perbelanjaan. Pada kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan, tenant diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual.
Subkoordinator Pencegahan DJKI Cecep Sarip Hidayat menjelaskan tujuan dari sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual adalah agar setiap orang dapat mengetahui apa itu KI, meminimalisir pelanggaran KI, dan untuk menumbukan rasa aman kepada masyarakat untuk berkreasi.
“Masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah pelanggaran KI, dan mendorong masyarakat untuk menciptakan produk asli hasil karya sendiri,” jelas Cecep dalam Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Sementara itu, Subkoordinator Pemantauan dan Barang Bukti DJKI Ahmad Sodikin menjelaskan tindakan represif melalui pemantauan. Pemantauan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan mapping/pengumpulan data terkait wilayah atau lokasi adanya kegiatan pelanggaran KIl. Pemantauan dapat dilakukan terhadap lokasi yang telah ataupun yang belum dilaporkan.
“Pemantauan terhadap lokasi yang telah dilaporkan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan penegakan hukum masih terjadi pelanggaran. Hal tersebut juga berguna untuk mendata hasil pemantauan tersebut,” tutur Sodikin.
Ia menambahkan, pemantauan terhadap lokasi yang belum dilaporkan berguna untuk mengetahui data lokasi yang diduga banyak ditemukan pelanggaran untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan. Tujuan lainnya adalah agar dapat dilaporkan kepada pemilik KI untuk dapat dilakukan penegakan hukum melalui delik aduan. (DES/SYL)
Tercatat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani DJKI sejak 2019 hingga Juni 2022. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejak 2015 – 2020 sebesar 291 triliun rupiah. Untuk mengurangi angka pelanggaran KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan langkah preventif dan represif.
Tindakan preventif yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan menyasar masyarakat umum, khususnya kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Hingga saat ini, sertifikasi pusat perbelanjaan telah dilakukan di 21 pusat perbelanjaan. Tujuan dari sertifikasi ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran KI di pusat perbelanjaan. Pada kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan, tenant diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual.
Subkoordinator Pencegahan DJKI Cecep Sarip Hidayat menjelaskan tujuan dari sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual adalah agar setiap orang dapat mengetahui apa itu KI, meminimalisir pelanggaran KI, dan untuk menumbukan rasa aman kepada masyarakat untuk berkreasi.
“Masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah pelanggaran KI, dan mendorong masyarakat untuk menciptakan produk asli hasil karya sendiri,” jelas Cecep dalam Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Sementara itu, Subkoordinator Pemantauan dan Barang Bukti DJKI Ahmad Sodikin menjelaskan tindakan represif melalui pemantauan. Pemantauan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan mapping/pengumpulan data terkait wilayah atau lokasi adanya kegiatan pelanggaran KIl. Pemantauan dapat dilakukan terhadap lokasi yang telah ataupun yang belum dilaporkan.
“Pemantauan terhadap lokasi yang telah dilaporkan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan penegakan hukum masih terjadi pelanggaran. Hal tersebut juga berguna untuk mendata hasil pemantauan tersebut,” tutur Sodikin.
Ia menambahkan, pemantauan terhadap lokasi yang belum dilaporkan berguna untuk mengetahui data lokasi yang diduga banyak ditemukan pelanggaran untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan. Tujuan lainnya adalah agar dapat dilaporkan kepada pemilik KI untuk dapat dilakukan penegakan hukum melalui delik aduan. (DES/SYL)
TAGS
#Penegakan HukumLIPUTAN TERKAIT
KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten
Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.
Kamis, 22 Oktober 2026
DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036
Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.
Rabu, 21 Oktober 2026
Dari Inovasi Menuju Pemanfaatan, Innovation Pitching Day Berlanjut di Hari Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali mempertemukan inventor dengan dunia industri dalam hari kedua Innovation Pitching Day sebagai bagian dari Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 pada 8 Oktober 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para inventor untuk memperkenalkan hasil penelitian dan invensinya kepada industri sekaligus membuka peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
Kamis, 8 Oktober 2026
