Menuju Kantor KI Terbaik Dunia, Dirjen KI Freddy Harris Harapkan Transparansi dan Pelayanan Publik Meningkat

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris ingin membangun kantor kekayaan intelektual (IP) yang transparan, melayani publik dan memiliki database yang baik. Tiga hal tersebut menurutnya adalah kunci menuju 10 Kantor IP Terbaik di Dunia.

“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.

“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.

Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.

Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.

Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.

Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan. 

Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.


Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Sultra, Dorong Ekosistem KI di Daerah

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.

Selasa, 14 April 2026

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

Selengkapnya