LMKN Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti
Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar lokakarya bersama Swiss Confederation, ECAD, SUISA dan IGE untuk meningkatkan efisiensi manajemen LKM di Indonesia. Lokakarya ini digelar di Hotel Mercure Alam Sutera pada Senin - Kamis (15-18 Juli 2019).
Komisioner LMKN, Ebiet G.AD berharap lokakarya ini dapat belajar dari negara negara lain untuk membuat tata kelola yang paling baik untuk royalti.
"Yang akan kita lakukan hari ini adalah mencari sebuah pencapaian dari kesempurnaan dari tata kelola royalti khususnya di Indonesia," ujar Ebiet dalam sambutannya.
"Saya harap kita dapat menyerap sebanyak banyaknya pengetahuan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tentu kita padukan dengan apa yang sudah kita capai," lanjutnya.
LMKN adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.
Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Komisioner LMKN, Ebiet G.AD berharap lokakarya ini dapat belajar dari negara negara lain untuk membuat tata kelola yang paling baik untuk royalti.
"Yang akan kita lakukan hari ini adalah mencari sebuah pencapaian dari kesempurnaan dari tata kelola royalti khususnya di Indonesia," ujar Ebiet dalam sambutannya.
"Saya harap kita dapat menyerap sebanyak banyaknya pengetahuan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tentu kita padukan dengan apa yang sudah kita capai," lanjutnya.
LMKN adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.
Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
